KolomData.id – Makassar – Batalyon Kavaleri turun tangan untuk mengamankan perang yang terjadi di Sapiria, Kota Makassar. Batalyon Kavaleri merupakan tim satuan tempur Personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) yang bertugas melaksanakan pertempuran menggunakan kendaraan berlapis baja. Mereka turun bersama Kodim 1408/Makassar dengan mengerahkan 150 personel di lokasi.

Komandan Kodim (Dandim) 1408/Makassar, Letkol Kavaleri Ino Dwi Setyo Darmawan, menyampaikan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari respon cepat mereka. Tujuannya untuk membantu personel kepolisian dalam mengamankan kondisi yang sempat memuncak. “Ada 150 personel gabungan dari Batalyon Kavaleri dan Kodim,” jelasnya, Rabu (19/11/2025).

Ino menjelaskan bahwa pihaknya melakukan backup terhadap polisi. Langkah itu diambil sebagai imbas dari keributan yang terjadi secara beruntun, yang kemudian disusul dengan adanya pembakaran. Kondisi tersebut membuat aparat keamanan bergerak cepat untuk meredam situasi agar tidak meluas.

Ino juga menyampaikan bahwa aparat keamanan terus melakukan pengamanan dan patroli di lokasi kejadian. Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kejadian yang lebih besar. “Kita laksanakan pengamanan di Wilayah Tallo, patroli malam untuk menjaga ketertiban,” tutur dia.

Selain pengamanan jangka pendek, dia mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan strategi rekonsiliasi sosial. Langkah ini bertujuan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa mendatang. “Jangka panjangnya kita akan rekonsiliasi dengan masyarakat di sini, membuat kesepakatan damai ke depannya,” terangnya.

Keterlibatan Batalyon Kavaleri bersama Kodim 1408/Makassar menunjukkan koordinasi antara satuan TNI AD dan kepolisian dalam menghadapi situasi darurat di Sapiria. Pengerahan 150 personel gabungan menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban di wilayah Tallo, sekaligus memastikan kondisi tetap terkendali pascakeributan dan pembakaran.

Rekonsiliasi sosial yang disiapkan menjadi penutup dari rangkaian respons aparat. Pendekatan ini menegaskan bahwa penanganan tidak berhenti pada pengamanan fisik, tetapi juga menyasar upaya jangka panjang berupa kesepakatan damai dengan masyarakat setempat. (*)