Kolomdata.id — Ujung Kulon – Wacana menjadikan Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur sebagai habitat kedua badak Jawa kembali menjadi perhatian publik. Melalui akun resmi Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Kementerian Kehutanan menegaskan kelayakan kawasan tersebut belum dipastikan dan masih memerlukan kajian ilmiah serta penilaian menyeluruh.

Pernyataan itu disampaikan lewat unggahan yang menyapa masyarakat sebagai Sobat BaCuSa, Minggu, 15 November 2026. Materi serupa lebih dulu muncul di akun resmi Balai TN Ujung Kulon pada Sabtu, 14 November. Inti keterangannya, kesesuaian Alas Purwo harus dipastikan mampu mendukung keselamatan dan keberlangsungan hidup badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) sebelum ada keputusan lebih jauh.

Kementerian Kehutanan juga menegaskan perlindungan badak Jawa di habitat alaminya, Taman Nasional Ujung Kulon, tetap berjalan dan justru dikuatkan. Penguatan proteksi di habitat utama dan pengembangan habitat kedua disebut sebagai dua upaya yang perlu berjalan beriringan, bukan saling menggantikan.

Gagasan relokasi mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo mengusulkan Alas Purwo sebagai habitat kedua dalam ajang COP31 di Antalya, Turki. Dalam media briefing Kamis, 12 November 2026, ia beralasan badak Jawa di Ujung Kulon terancam bila terjadi gempa atau tsunami akibat letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto Pribadi menyebut gagasan itu bukan hal baru. Sejak dekade 1980-an, sejumlah lokasi seperti Gunung Honje dan Cikepuh pernah masuk pembahasan pengembangan habitat alternatif. Menurut dia, Alas Purwo merupakan calon lokasi yang potensial untuk dikaji, tetapi penyebutan itu belum bisa dimaknai sebagai keputusan pemerintah memindahkan badak Jawa.

Penentuan habitat kedua tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan potensi kawasan. Ada sejumlah aspek yang harus dinilai menyeluruh, mulai dari ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, luas habitat efektif, hingga ruang jelajah yang sesuai kebutuhan biologis satwa. Kajian juga mesti memperhitungkan potensi konflik dengan manusia, interaksi dengan satwa lain, persaingan sumber daya, risiko penularan penyakit, dan dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem.

Selain kesiapan habitat, pemerintah belum menentukan jumlah badak yang akan dipindahkan maupun komposisi jantan dan betina. Sejumlah pihak menilai tahapan itu krusial karena populasi badak Jawa sangat kecil dan rentan terhadap gangguan, sehingga setiap individu memiliki nilai konservasi yang tinggi.

Pengalaman sebelumnya menjadi rujukan penting. Pada November 2025, badak jantan bernama Musofa dipindahkan ke Javan Rhino Study and Conservation Area yang masih berada di dalam kawasan TN Ujung Kulon. Pemindahan memakai kendaraan amfibi KAPA K-61 Marinir TNI Angkatan Laut untuk mengangkut kandang melalui rute laut, lalu dilanjutkan dengan truk. Musofa tiba di lokasi pada 5 November 2025, kondisinya menurun dua hari kemudian, dan ia mati pada sore hari. Hasil nekropsi menemukan luka pada tubuh, penyakit kronis pada lambung, usus, dan otak, infeksi parasit dalam jumlah signifikan, serta tanda degenerasi jaringan.

Penolakan datang dari sejumlah kalangan. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Daniel Johan, menegaskan sikap menolak rencana pemindahan. Ia mengingatkan populasi badak Jawa diperkirakan hanya 87 sampai 100 ekor dan berkategori sangat terancam punah dalam daftar IUCN. Menurut dia, belum ada jejak badak bercula satu yang ditemukan di Alas Purwo, sementara kajian kelayakan ekologis belum dibuka secara ilmiah dan transparan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai wacana itu perlu dikaji dengan sangat hati-hati. Pengampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, Umi Marufah, menegaskan organisasinya menolak pemindahan badak Jawa dari habitat alami tanpa dasar ilmiah dan kajian ekologis yang transparan. Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi juga meminta rencana dikaji ulang secara komprehensif dengan melibatkan para ahli, sejalan dengan penolakan warga di sekitar kawasan.

Sampai kini belum ada keputusan resmi yang menetapkan Alas Purwo sebagai lokasi relokasi. Pemerintah diminta menimbang kesesuaian habitat, kondisi kesehatan satwa, kesiapan kawasan tujuan, risiko pemindahan, serta kebutuhan pendanaan yang tidak sedikit sebelum mengambil langkah.

Sumber: Fajar.co.id