Kolomdata.id — Makassar – Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menahan seorang perempuan berinisial AH yang menjabat Kepala Unit pada sebuah lembaga jasa keuangan di Kota Makassar. Penahanan dilakukan pada Senin (16/11/2026) setelah penyidik menyatakan berkas dan alat bukti cukup untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dugaan korupsi penyaluran kredit fiktif. Kasus ini mencuat setelah tim penyidik menemukan belasan pinjaman yang dicairkan tanpa dasar penerima yang sebenarnya.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, menyatakan dari hasil penghitungan penyidik terdapat 16 kredit yang diduga fiktif. Nilai kerugian keuangan negara ditaksir mencapai Rp2.315.754.000 atau sekitar Rp2,31 miliar. Angka itu muncul dari penelusuran dokumen pengajuan hingga pencairan yang dilakukan tersangka selama menjabat sebagai kepala unit di lembaga tersebut.
Menurut konstruksi perkara, perbuatan tersangka berlangsung pada Februari hingga Mei 2026. AH diduga mengajukan sekaligus mencairkan pinjaman dengan merekayasa data dan persyaratan administrasi calon penerima kredit. Proses pengajuan sampai pencairan disebut dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku di lembaga jasa keuangan itu. Rekayasa itu membuat sejumlah nama penerima kredit tampak memenuhi syarat, padahal dokumen dan kelayakannya tidak sesuai kenyataan.
Penetapan tersangka tertuang dalam Surat Perintah Nomor TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 tertanggal 10 November 2026. Setelah ditetapkan, tersangka menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter Klinik Adhyaksa. Karena dinyatakan sehat, penyidik langsung menahannya selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026, di Lapas Kelas I Makassar.
Penanganan perkara berada di bawah koordinasi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel. Penyidik menyatakan penahanan ditempuh karena sudah terpenuhi syarat minimal dua alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana. Selain memeriksa dokumen kredit, penyidik juga mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses persetujuan pembiayaan di lembaga tersebut.
AH disangkakan dengan pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Pasal tersebut mengatur pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan dan mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Kejati Sulsel memastikan penyidikan belum berhenti pada penahanan satu tersangka. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk mereka yang memverifikasi atau menyetujui pencairan kredit. Modus kredit fiktif selama ini sulit terdeteksi karena melibatkan dokumen internal, sehingga penelusuran alur dana menjadi bagian penting untuk memastikan siapa saja yang menikmati hasilnya.
Dalam sejumlah perkara serupa, kredit fiktif biasanya terungkap lewat audit internal atau temuan pengawas yang kemudian dilaporkan ke aparat penegak hukum. Penyidik lalu membandingkan data nasabah dengan dokumen pencairan, memeriksa tanda tangan, dan meminta keterangan petugas yang menangani berkas. Tahapan itu menentukan apakah kerugian murni akibat perbuatan satu orang atau melibatkan rangkaian persetujuan di beberapa tingkat.
Sumber: Fajar.co.id

Tinggalkan Balasan