Kolomdata.id — Jakarta – Komisi III DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan. Langkah pertama ditempuh melalui rapat dengar pendapat dengan Badan Intelijen dan Keamanan Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Agenda rapat difokuskan pada penyerapan masukan mengenai kebutuhan pengaturan penyadapan dari sudut pandang penegakan hukum dan keamanan.
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan perhatian publik kembali mengarah pada persoalan penyadapan ilegal terhadap kepala negara yang dilakukan oknum aparat penegak hukum. Menurutnya, peristiwa itu merupakan bagian dari dinamika sistem penyadapan yang dijalankan institusi pemegang kewenangan. Karena itu, komisi yang dipimpinnya menempatkan pengaturan penyadapan sebagai prioritas.
Ia menjelaskan penyadapan pada prinsipnya dibutuhkan untuk kepentingan hukum dan keamanan, sebagai alat mencegah dan mendeteksi kejahatan, dengan kewenangan yang diberikan secara terbatas. Namun kewenangan itu menyimpan risiko: bila disalahgunakan, penyadapan dapat berubah menjadi alat invasi negara atau pihak tertentu terhadap masyarakat. Risiko itulah yang mendorong perlunya batas hukum yang tegas.
Habiburokhman merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan hak privasi sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Konsekuensinya, penyadapan maupun perekaman membutuhkan pengaturan tentang syarat dan tata cara tersendiri agar penyalahgunaan kewenangan bisa dicegah sejak awal, bukan hanya diselesaikan setelah kasus terjadi.
Saat ini pengaturan penyadapan tersebar di sejumlah undang-undang, antara lain KUHAP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, Undang-Undang Kejaksaan, dan Undang-Undang Narkotika. Menurut Habiburokhman, aturan-aturan itu tidak merinci prosedur secara seragam. Ada yang mewajibkan izin pengadilan, ada yang berjalan tanpa izin, sementara jangka waktu penyadapan belum diatur jelas.
Komisi III berencana memanggil Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen serta kalangan akademisi untuk melengkapi masukan. Pembahasan juga akan menimbang kebutuhan aparat di lapangan sekaligus memastikan adanya batas kewenangan, mekanisme pengawasan, dan perlindungan hak konstitusional warga. Sejak periode DPR sebelumnya, komisi ini telah melakukan pendalaman, termasuk studi perbandingan daring dengan praktik di sejumlah negara.
RUU Penyadapan sudah masuk Program Legislasi Nasional Prioritas 2026. Daftar itu disahkan dalam rapat paripurna 20 Mei 2026 yang menambah jumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas menjadi 68, sementara Prolegnas jangka menengah 2025-2029 memuat 198 RUU. Komisi III menargetkan pembahasan dimulai pada Desember 2026, setelah RUU Perampasan Aset rampung, bersama RUU Jabatan Hakim dan RUU Advokat.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia sebelumnya menekankan pentingnya kesepakatan bahwa undang-undang khusus penyadapan memang dibutuhkan. Menurutnya, aturan itu harus menjelaskan lembaga mana yang berwenang menyadap dan untuk kepentingan apa kewenangan tersebut dijalankan. Ia menyebut pembahasan mengenai perlu tidaknya lembaga pengawas penyadapan masih akan berkembang selama proses legislasi berjalan.
Kasus dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diyakini menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan norma. Sejumlah pihak mendorong agar perlindungan tidak hanya diberikan kepada presiden, tetapi juga kepada seluruh warga negara yang berpotensi menjadi sasaran penyadapan tanpa dasar hukum.
Sumber: Fajar.co.id

Tinggalkan Balasan