Kolomdata.id – Jakarta – Mabes Polri telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso, yang merupakan eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Sidang tersebut digelar dalam rangka menindaklanjuti dugaan keterlibatan dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Proses sidang berlangsung di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, dan dimulai sejak pukul 09.00 WIB. Menurut Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, agenda pemeriksaan etik tersebut dilakukan secara tertutup dan tidak dapat diakses oleh publik maupun awak media.

Pelaksanaan sidang KKEP ini tidak luput dari perhatian wartawan yang berjaga di luar gedung. Namun, tidak ada satu pun dari mereka yang berhasil menyaksikan secara langsung kehadiran Irjen Eko Hadi Santoso saat memasuki Gedung Propam untuk menjalani pemeriksaan. Informasi mengenai jalannya persidangan sepenuhnya bersumber dari keterangan resmi yang disampaikan oleh pihak Humas Polri seusai agenda tersebut dibuka.

Trunoyudo dalam konferensi pers menjelaskan bahwa sidang KKEP diketuai oleh Komjen Hendro Pandowo, yang sebelumnya menjabat sebagai Inspektur Jenderal di Kementerian Hukum. Posisi wakil ketua dijabat oleh Inspektur Jenderal Agus Dwi Hermawan selaku Asisten Logistik (Aslog) Polri.

Adapun susunan majelis anggota mengalami penyesuaian redaksional namun tetap memuat tiga nama yang sama. Kursi anggota majelis diisi oleh Kepala Divisi Hubungan Internasional (Hubinter) Polri Irjen Untung Widiatmoko, lalu Kepala Korps Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I dari Sespim Lemdiklat Polri Irjen Toni Ariadi Efendi.

Dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada Eko Hadi mencakup beberapa aspek sekaligus. Pertama, penyalahgunaan wewenang. Kedua, tindakan yang dinilai tidak profesional serta tidak sesuai prosedur. Ketiga, adanya dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal. Akses tersebut diduga diperoleh melalui fasilitas yang tersedia di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Perbuatan itu disebut dilakukan Eko Hadi baik pada saat dirinya menjabat sebagai Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) maupun ketika dipercaya menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.

Sikap tegas Polri dalam kasus ini disampaikan oleh Trunoyudo. Ia menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak akan mentoleransi setiap terduga pelanggar yang menyalahgunakan kewenangan. Polri berkomitmen memastikan seluruh anggotanya mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kasus ini sendiri bermula dari penetapan empat jenderal aktif sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri. Keempatnya diduga terlibat dalam penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang merupakan eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden, Irjen Ahrie Sonta Nasution selaku Kepala Divisi Hukum Polri, Irjen Eko Hadi Santoso sebagai eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, serta Irjen Slamet Uliandi yang menjabat eks Kepala Divisi TIK Polri.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 serta/atau Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kecuali Slamet, tiga tersangka lainnya saat ini telah ditempatkan dalam penahanan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri. Dari temuan awal penyidik, selain Prabowo, terdapat sejumlah korban penyadapan lain yang berasal dari lingkaran Listyo dan anak buahnya. Korban-korban tersebut meliputi para menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat. Polri juga telah memulai penyelidikan baru terkait dugaan tindak pidana makar dalam perkara ini.

Di sisi lain, Irjen Ahrie Sonta Nasution telah menerima sanksi berupa Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari institusi Polri. Sanksi tersebut dijatuhkan sebagai bagian dari proses penegakan disiplin internal terhadap anggota yang terbukti melanggar. Sementara itu, proses sidang etik terhadap Irjen Eko Hadi Santoso masih menjadi sorotan publik mengingat posisinya sebagai salah satu dari empat jenderal yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyadapan yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara.

Sumber: CNN Indonesia