Kolomdata.id – Jakarta – Presiden Prabowo Subianto membentuk gugus tugas untuk mempercepat kajian program pendidikan tinggi gratis di perguruan tinggi negeri. Tim tersebut diketuai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dengan target merampungkan telaah skema dan kebutuhan anggaran dalam tempo satu bulan. Keanggotaan tim mencakup Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Brian menyatakan bahwa tim masih merumuskan sejumlah alternatif kebijakan sebelum pendidikan gratis di PTN diberlakukan. Pemerintah, katanya, harus menghitung lebih dulu besaran pembiayaan sekaligus menyesuaikannya dengan kapasitas fiskal APBN. Ia berharap dalam rentang dua pekan hingga satu bulan diperoleh perhitungan yang lebih masuk akal. Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (23/9).

Menurut Brian, pemerintah sedang menyusun skema dan kalkulasi anggaran untuk menutup pendapatan PTN yang selama ini diperoleh dari Uang Kuliah Tunggal dan penerimaan jalur mandiri. Dana pemerintah itu nantinya dipakai membiayai operasional kampus yang sebelumnya bergantung pada setoran mahasiswa. Kementerian yang dipimpinnya sudah memiliki hitungan standar biaya pendidikan per program studi, per wilayah, dan per mahasiswa setiap tahun. Perhitungan tersebut juga mencakup beragam komponen pembiayaan perguruan tinggi, mulai dari UKT, iuran pengembangan institusi jalur mandiri, sampai sumber pendapatan lain di PTN. Standar biaya itu telah dihitung sejak 2024 dan menjadi salah satu acuan penyusunan kebutuhan anggaran, yang menghasilkan angka Rp 93,7 triliun seperti pernah disampaikan di Komisi X DPR.

Sejumlah opsi sedang dipertimbangkan dalam pelaksanaan pendidikan gratis di PTN. Alternatifnya meliputi pemberian akses gratis bagi seluruh mahasiswa, penerapan bertahap dengan mengutamakan mahasiswa baru, atau penentuan penerima berdasarkan kelompok desil tertentu. Brian menyebut ada beberapa skenario hitungan, misalnya untuk semua siswa atau PTN, mahasiswa baru lebih dulu, atau desil 4 terlebih dahulu.

Layanan pendidikan gratis juga diperluas sampai jenjang taman kanak-kanak negeri. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa pemerintah selama ini menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah kepada semua murid di sekolah negeri maupun swasta, sekaligus menjalankan Program Indonesia Pintar bagi murid dari keluarga tidak mampu. Mulai 2027, peserta didik TK dari keluarga kurang mampu akan masuk sebagai penerima PIP dengan bantuan senilai Rp450 ribu setiap tahun. Kebijakan anyar Prabowo itu, ujarnya, menyasar TK yang sebelumnya tak mendapat PIP. Ia menambahkan bahwa 23 persen TK merupakan TK negeri, dan hal itu disampaikan dalam kaitannya dengan komitmen wajib belajar 13 tahun.

Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan bagi tenaga pendidik. Gaji guru berstatus aparatur sipil negara, termasuk guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, akan ditanggung pemerintah pusat. Status guru PPPK paruh waktu direncanakan berubah menjadi penuh waktu mulai 2027, disertai pemberian tunjangan bagi yang berstatus penuh waktu. Guru non-ASN di sekolah negeri yang belum lolos seleksi PNS atau PPPK tetap dibayar lewat dana BOS, dan pemerintah memberi ruang pemakaian hingga 20 persen dana BOS untuk operasional serta pembayaran guru non-ASN di sekolah negeri. Abdul Mu’ti menyatakan guru non-ASN yang tidak lulus PPPK maupun PNS tetap berstatus non-PNS dengan gaji dari dana BOS yang bersumber dari pemerintah pusat. Kebijakan pendidikan ini turut diterapkan pada madrasah di bawah Kementerian Agama.

Sumber: Katadata