Kolomdata.id — Takalar – Badan Gizi Nasional (BGN) mengaktivasi 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak di 16 provinsi pada Jumat, 2 Oktober 2026. Aktivasi itu menjadi bagian dari perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi menjadi prioritas utama.

SPPG merupakan unit pelaksana yang memasak dan menyalurkan makanan bergizi bagi para penerima manfaat program. Setiap dapur melayani sejumlah sekolah maupun kelompok sasaran di sekitarnya, dengan standar porsi serta keamanan pangan yang diawasi. Keberadaan dapur-dapur inilah yang menjadi ujung tombak pelaksanaan MBG di lapangan.

Peresmian simbolis berlangsung di Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Timur, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Kepala BGN Sudaryono dalam prosesi pemotongan pita. Kehadiran keduanya menandai dimulainya operasional dapur SPPG di kawasan tersebut.

Gubernur Andi Sudirman mengapresiasi keputusan BGN yang memilih Sulawesi Selatan sebagai lokasi utama aktivasi SPPG untuk wilayah Indonesia Timur. Menurutnya, kepercayaan itu sejalan dengan upaya daerah memperbaiki gizi masyarakat. Program ini menyasar anak-anak di wilayah terpencil yang selama ini sulit mengakses layanan gizi yang memadai.

Aktivasi serentak mencakup 116 kabupaten dan kota di wilayah Indonesia Timur. Jangkauan ini memperluas layanan MBG hingga ke daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Kepala BGN Sudaryono menyebut langkah tersebut sebagai awal dari perluasan program ke wilayah-wilayah lain.

Dalam kesempatan itu, BGN juga mendorong pemerintah daerah memperketat pengawasan terhadap operasional SPPG. Pengawasan mencakup keamanan pangan dan mutu penyajian agar manfaat program benar-benar dirasakan penerima. Menurut BGN, sekitar 27.022 dapur SPPG kini telah beroperasi di seluruh Indonesia.

Pemenuhan gizi menjadi salah satu fokus pembangunan sumber daya manusia. Dengan bertambahnya dapur layanan, diharapkan distribusi makanan bergizi dapat menjangkau lebih banyak anak, khususnya di wilayah 3T yang selama ini tertinggal dalam layanan kesehatan dan gizi.

Program Makan Bergizi Gratis menyasar sejumlah kelompok penerima, mulai dari siswa sekolah hingga ibu hamil dan menyusui, serta balita. BGN menempatkan SPPG sebagai simpul yang menghubungkan proses memasak, distribusi, dan penerima manfaat di lapangan, sehingga mutu layanan bergantung pada kesiapan tiap dapur dan pengawasannya.

Pemilihan wilayah 3T serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi menegaskan arah program yang ingin mengurangi kesenjangan layanan gizi antardaerah. Daerah terpencil selama ini menghadapi kendala akses dan logistik, sehingga dukungan dari pemerintah pusat dinilai penting untuk memastikan anak-anak di sana memperoleh asupan bergizi yang layak.

BGN menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan program gizi, termasuk peran pemerintah daerah, sekolah, dan tenaga kesehatan. Dengan pengawasan berlapis, kualitas makanan yang disajikan diharapkan konsisten dan aman bagi para penerima manfaat di setiap daerah yang tersebar luas.

Sumber: Fajar.co.id