Kolomdata.id — Jakarta – Susunan jaksa penuntut umum (JPU) dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo dirombak. Perubahan terjadi kurang dari sepekan setelah rekaman foto itu mencuat dan menuai protes, tepatnya pada sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu 11 November 2026, dengan terdakwa Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa.

Kuasa hukum Roy Suryo, Refly Harun, membenarkan perombakan itu saat jeda sidang. Menurutnya, hampir seluruh jaksa yang bertugas pada persidangan sebelumnya sudah diganti, terutama mereka yang terekam dalam foto bersama Jokowi. Ia menyebut tim penasihat hukum dan pihak Dokter Tifa sebelumnya menyampaikan keberatan atas sikap para penuntut.

Pemicunya rekaman yang beredar di media sosial. Sejumlah orang yang diduga jaksa penuntut terlihat berebut berfoto dengan Jokowi di ruang tunggu pengadilan pada 5 November 2026, seusai persidangan. Jokowi sendiri adalah pihak yang melaporkan kedua terdakwa, sehingga kebersamaan itu dinilai mengurangi independensi penuntut.

Pada Senin 9 November, Paguyuban Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (PMAKI) melaporkan para jaksa ke Komisi Kejaksaan. Ketua PMAKI Syaefudin menilai perbuatan tersebut menyalahi kode etik jaksa dan menunjukkan sikap tidak profesional. Organisasi itu melampirkan potongan video yang tersebar di media sosial sebagai barang bukti dan meminta Komjak memberikan teguran.

Setelah pergantian, Refly menilai persidangan berjalan lebih kondusif dan tertib. Ia juga menanggapi kesaksian Syarif, ajudan Jokowi, yang dihadirkan pada persidangan itu. Menurut Refly, kesaksian tersebut tidak bisa memperkuat dakwaan karena Syarif bukan saksi yang menyaksikan langsung pernyataan Roy Suryo, melainkan hanya menonton pemberitaan di media tertentu.

Dari sisi terdakwa, Dokter Tifa sebelumnya menyatakan akan melaporkan dugaan pelanggaran etika para jaksa ke sejumlah pihak, mulai dari Komisi Kejaksaan, Jaksa Agung, DPR, hingga Presiden. Ia menilai pemandangan jaksa yang berebut berfoto dengan pelapor di lingkungan pengadilan tidak pantas terjadi di tengah perkara yang sedang disidangkan.

Perkara ini bermula dari pernyataan kedua terdakwa soal keabsahan ijazah Jokowi. Roy Suryo dan Dokter Tifa didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sidang masih bergulir dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli.

Perombakan penuntut dibaca sebagai respons atas tekanan publik menyangkut netralitas aparat di ruang sidang. Penggantian menyeluruh dalam satu perkara tergolong tidak lazim dan biasanya hanya dilakukan bila ada persoalan kinerja atau benturan kepentingan. Perkara ini sendiri menjadi salah satu yang paling disorot karena melibatkan mantan presiden sebagai pelapor, sementara kedua terdakwa aktif mempersoalkan keabsahan dokumen pendidikan kepala negara. Bagi tim pembela, pergantian itu menjadi kemenangan prosedural kecil, sementara substansi dakwaan belum berubah dan persidangan masih berlanjut.

Sumber: Fajar.co.id