Kolomdata.id – Jakarta – Partai Demokrat memastikan tidak akan menyodorkan satu pun nama untuk mengisi kekosongan kursi wakil presiden RI pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan sikap ini saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat, seusai rapat internal partai beraliran tengah itu.

AHY menjelaskan bahwa keputusan tersebut berpijak pada Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945. Menurutnya, konstitusi telah mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden. Karena itu, Demokrat memilih menyerahkan seluruh proses pengusulan kepada Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menghormati kewenangan MPR dalam memilih. Keputusan ini disebut telah dikonsultasikan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, presiden keenam RI.

Sebelumnya, Gibran telah menyerahkan langsung surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI kepada pimpinan MPR. Penyerahan surat itu berlangsung dalam pertemuan bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan para wakil ketua MPR, dengan durasi sekitar 20 menit. Dengan surat itu, maka secara resmi kursi wapres ke-13 milik Indonesia kembali kosong dan proses pengisiannya kini berada di tangan presiden serta MPR sesuai mekanisme konstitusional.

Terkait tempo waktu, Muzani menegaskan bahwa lembaga yang ia pimpin mempunyai tenggat paling lama 60 hari terhitung sejak pengunduran diri Gibran untuk memproses pengisian jabatan wakil presiden. Sementara itu, Prabowo memiliki batas 14 hari sejak diterbitkannya surat permintaan MPR untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran. Dua tenggat berbeda ini menandakan bahwa tahapan krusial pertama justru berada di meja presiden: memilih dua figur dari sekian potensi nama sebelum MPR memutuskan melalui pemungutan suara.

AHY menambahkan, langkah Demokrat juga sejalan dengan aturan internal partai. Pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat tetap tenang dan memberi ruang bagi proses konstitusional agar berjalan tanpa hambatan. Menurutnya, pemerintahan dan agenda pembangunan tidak boleh terganggu oleh dinamika politik yang sedang berlangsung. Ia mengingatkan agar publik tidak membiarkan spekulasi politik mendahului ketentuan konstitusi, dan meminta agar kehidupan rakyat tetap berjalan normal.

Pengunduran diri Gibran dan terbukanya posisi wapres membuat perhatian publik tertuju pada Partai Demokrat, salah satu partai pendukung pemerintahan Prabowo. Sikap tidak mengajukan nama bisa dibaca sebagai upaya menjaga soliditas koalisi sekaligus menghindari tarik-menarik kepentingan antarpartai pendukung. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Prabowo yang akan memilih dua kandidat, dengan MPR berwenang menentukan siapa yang akan mendampingi presiden hingga akhir masa jabatan.

###

Sumber: Antara