Kolomdata.id – Palu – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah baru kebijakan pertambangan nasional. Dalam sambutannya saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu pada Sabtu, 14 November 2026, ia menuntut agar porsi minimal 70 persen dari hasil tambang dinikmati oleh negara. Bahkan, jika dipandang perlu, negara harus ikut menguasai saham perusahaan-perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia.

Menurut kepala negara, pemegang izin usaha pertambangan (IUP) wajib memenuhi syarat tersebut mulai saat ini. Ia membuka ruang bagi investor yang ingin menanamkan modal, namun menekankan bahwa setelah modal mereka kembali, keuntungan yang dihasilkan harus mayoritas jatuh ke tangan bangsa Indonesia. Prabowo meyakini kebijakan ini akan mulai menunjukkan hasilnya dalam beberapa bulan ke depan.

Dasar dari langkah tersebut, lanjutnya, adalah amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang penguasaan alat produksi oleh negara. Sebagai pemegang mandat rakyat yang telah disumpah, ia menyatakan tekad untuk melanjutkan sisa masa jabatannya guna membenahi sistem ekonomi yang selama ini dinilainya menyimpang dari Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Prabowo juga menyoroti praktik selama puluhan tahun ketika kekayaan alam hanya dikuras investor asing tanpa memberi manfaat bagi masyarakat. Ia mengkritik pihak-pengusaha yang mengaku warga negara Indonesia saat mengurus IUP, HGU, atau HTI ke bupati, gubernur, maupun menteri, tetapi membawa keuntungan keluar negeri begitu usaha berjalan.

Di sisi lain, pemerintah memperkirakan produksi batu bara sampai akhir 2026 berada di kisaran 700 hingga 720 juta ton. Angka itu melampaui target awal yang berada di sekitar 600-an juta ton. Kenaikan ini tidak terlepas dari revisi terbatas dan terukur terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) mineral dan batu bara tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya memperkirakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba hingga akhir 2026 mencapai Rp160-165 triliun, meningkat dari realisasi 2025 yang sebesar Rp130 triliun. Ia menyampaikan proyeksi itu dalam Minerba Convention & Exhibition (Convex) 2026 di Jiexpo pada Senin, 2 November 2026, dengan catatan per 1 Oktober penerimaan sudah menembus Rp141 triliun. Kenaikan tersebut didorong oleh melambungnya harga batu bara akibat kebijakan pemangkasan produksi dalam RKAB 2026.

Gambaran besarnya kebocoran pendapatan negara terlihat dari riset Tim Riset CNBC Indonesia. Dari penjualan batu bara saja, belum termasuk nikel, bauksit, tembaga, emas, timah, dan komoditas lain, dengan asumsi kurs Rp18.200 per dolar AS serta harga domestik 70 dolar AS per ton, estimasi nilai penjualan batu bara Indonesia sepanjang 2016-2025 mencapai Rp7.406,92 triliun. Pada periode yang sama, realisasi PNBP sektor minerba hanya Rp896,29 triliun, atau sekitar 12 persen dari total penjualan batu bara. Bila penjualan komoditas mineral lain ikut dihitung, porsi PNBP terhadap total penjualan diperkirakan semakin kecil. Karena itu, pengawasan agar kewajiban perusahaan dibayar sesuai ketentuan menjadi krusial supaya bagian negara bisa lebih optimal bagi kesejahteraan rakyat.

Mantan Menteri Keuangan periode 1998 Fuad Bawazier pernah mengusulkan pembenahan tata kelola dan perizinan tambang nasional dengan meniru skema di sektor minyak dan gas bumi. Dalam Podcast Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia yang dikutip Rabu, 21 Oktober 2026, ia menilai skema perizinan tambang saat ini rawan penyimpangan ekonomi, seperti transfer pricing hingga manipulasi volume ekspor. Menurutnya, skema penguasaan negara ala migas yang ramah bisnis bisa menjadi solusi menghentikan kebocoran pendapatan negara. Swasta tetap diberi ruang melalui lelang atau tender, tetapi kepemilikan tetap berada di tangan negara, seperti halnya minyak. Fuad mencontohkan berbagai modus kecurangan, mulai dari harga yang dimainkan hingga under invoicing yang mengecilkan volume. Ia juga menyoroti maraknya penambangan tanpa izin yang ditaksir mencapai 25.000 titik lokasi, termasuk penjarahan emas hingga ratusan kilogram per hari. Dengan sistem pengelolaan ala migas, ia yakin iklim investasi tertib dan seluruh devisa hasil ekspor tersimpan di dalam negeri.

Wacana adopsi skema bagi hasil migas untuk sektor tambang sebenarnya sudah dibahas Kementerian ESDM pada pertengahan tahun ini. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung, saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026, menyatakan kajian masih berjalan dan mencakup aspek teknis, ekonomis, serta pertimbangan pendapatan negara. Tujuannya memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pengusaha. Salah satu opsi yang dievaluasi adalah proporsi bagi hasil 70:30, dengan 70 persen untuk negara dan 30 persen untuk pelaku usaha. Yuliot menegaskan keputusan akhir akan dibahas di sidang kabinet, bukan diputuskan sepihak. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno, saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis, 4 Juni 2026, juga menyampaikan bahwa evaluasi mencakup segala kemungkinan skema, tidak spesifik pada 70:30, dan hingga kini belum ada keputusan final. Evaluasi tata kelola tambang, termasuk IUP, terus dilakukan untuk memastikan bagian negara telah sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.

Sumber: CNBC Indonesia