Kolomdata.id – Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menjadwalkan gelar perkara atas kasus dugaan tindak pidana makar yang menyasar Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (19/11). Kegiatan itu merupakan lanjutan dari rangkaian pengumpulan bukti yang sudah berjalan, termasuk olah tempat kejadian perkara (TKP) di sejumlah lokasi yang diduga difungsikan sebagai posko.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan bahwa gelar perkara akan melibatkan tim internal penyidik sekaligus para saksi ahli. Menurutnya, penyidik sebelumnya telah melakukan olah TKP dan pemeriksaan di beberapa posko pada Selasa lalu sebagai bagian dari upaya menghimpun bukti tindak pidana makar. Ia menuturkan bahwa forum gelar perkara nantinya akan membahas bagaimana konstruksi hukum kasus tersebut dibangun bersama para ahli, dan hasilnya akan disampaikan kepada publik setelah pembahasan selesai.
Kasus dugaan makar ini berkaitan erat dengan perkara penyadapan ilegal yang menyeret eks Kapolri Jenderal Pol (Purn) Listyo Sigit Prabowo beserta kaki tangannya, dengan korban Prabowo Subianto. Dalam perkara penyadapan tersebut, Bareskrim telah menetapkan empat jenderal Polri aktif sebagai tersangka. Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi. Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP dan/atau Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2 dan/atau Pasal 32 Ayat 1 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dari empat tersangka itu, tiga orang telah ditahan di Rumah Tahanan Markas Komando Korps Brigade Mobil (Mako Brimob) Mabes Polri, sementara Slamet Uliandi belum menjalani penahanan. Penyelidikan awal polisi juga mengungkap adanya korban penyadapan lain selain Prabowo, yang diduga menjadi sasaran Listyo dan anak buahnya. Korban-korban tersebut mencakup sejumlah menteri, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, hingga tokoh masyarakat. Temuan ini memperluas cakupan perkara yang tengah ditangani penyidik.
Status perkara dugaan tindak pidana makar sendiri telah dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Dittipidum Bareskrim Polri. Sementara itu, di ranah etik, Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Keduanya tercatat mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut. Proses hukum dan proses etik berjalan paralel, dengan gelar perkara hari ini menjadi penentu arah penanganan kasus dugaan makar.
Gelar perkara merupakan mekanisme internal penyidik untuk memetakan unsur pidana, menyusun konstruksi pasal, dan memastikan kelengkapan alat bukti sebelum perkara dilimpahkan ke tahap berikutnya. Pelibatan saksi ahli dalam forum ini lazim dilakukan pada perkara yang menyangkut ancaman terhadap keamanan negara, mengingat pembuktiannya menuntut kajian hukum yang cermat. Publik menantikan hasil gelar perkara, terutama karena perkara ini melibatkan pejabat tinggi Polri dan menyinggung penyadapan terhadap kepala negara.
Sumber: CNN Indonesia

Tinggalkan Balasan