Kolomdata.id — Jakarta – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore, 11 November 2026. Penyerahan berlangsung di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 16.00 WIB, bersamaan dengan kembalinya Prabowo dari kunjungan kerja ke Aceh.

Informasi itu mula-mula datang dari kalangan relawan pendukung. Sekretaris Jenderal Projo Freddy Damanik menyebut surat disampaikan langsung Gibran kepada Prabowo ketika kepala negara tiba di Halim. Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi ikut membenarkan dan menyatakan surat telah diterima Presiden sore itu juga. Hingga berita ini disusun, Istana Kepresidenan belum mengeluarkan keterangan resmi mengenai status pengunduran diri tersebut.

Sehari sebelumnya, Selasa 10 November, Gibran lebih dulu menyampaikan niat berhenti kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana yang berlangsung sekitar dua setengah jam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mengungkap hal itu kepada wartawan. Dari kubu partai pendukung, Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga atau Bro Ron menegaskan bahwa per Rabu malam Gibran masih berstatus wakil presiden.

Di Senayan, langkah berbeda sudah telanjur bergulir. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran saat pencalonan pada Pilpres 2024. Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan itu memenuhi syarat minimum konstitusi dan akan dibawa ke rapat paripurna. Rujukan yang dipakai adalah Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3 tentang hak menyatakan pendapat terhadap wakil presiden yang dinilai tidak lagi memenuhi syarat.

Rapat paripurna yang semula dijadwalkan Kamis pukul 10.00 WIB akhirnya digeser ke siang hari. Anggota Fraksi PAN Sarifuddin Sudding mengatakan paripurna 12 November tetap membacakan usulan HMP. Menurut informasi yang diterimanya, surat pengunduran diri Gibran juga akan diserahkan kepada MPR pada hari yang sama dan dibacakan dalam forum legislatif itu. Selain HMP, agenda paripurna memuat pendapat fraksi atas RUU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta persetujuan perpanjangan waktu pembahasan RUU Statistik.

Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya mengaku belum menerima kabar resmi soal surat tersebut. Sesuai UUD 1945, kekosongan jabatan wakil presiden diisi melalui pemilihan oleh MPR dalam sidang yang dihadiri sekurang-kurangnya tiga perempat anggota. Sejumlah analis hukum menilai pengunduran diri membuat langkah sengketa yang ditempuh kubu Gibran di PTUN dan upaya peninjauan kembali kehilangan objek.

Yang ditunggu publik Kamis ini ada dua: kepastian penyerahan surat ke MPR dan sikap paripurna DPR terhadap usulan HMP yang sudah memenuhi ambang dukungan. Bila keduanya berjalan sesuai jadwal, peta pergantian wakil presiden akan mulai bergerak pekan ini, dengan MPR sebagai pintu masuknya.

Sumber: Harian Fajar