Kolomdata.id — Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjajaki penguatan ekspor komoditas unggulan bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan. Pembahasan berlangsung saat Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi menerima Kepala Kanwil DJBC Sulbagsel Martha Octavia bersama jajaran di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Dg Ngawing, Makassar, Kamis (12/11/2026).

Fokus kerja sama yang dibahas mencakup pengembangan klaster komoditas di kabupaten dan kota, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah, hingga perluasan akses pasar ekspor. Fatmawati menilai potensi komoditas daerah cukup besar, namun belum sepenuhnya didukung kapasitas pelaku usaha, akses pasar, serta sistem pengelolaan komoditas yang terintegrasi. Karena itu, ia menekankan pentingnya pendampingan agar pelaku UMKM memahami prosedur dan fasilitas ekspor yang tersedia.

Ia mendorong pemetaan komoditas unggulan berdasarkan klaster di setiap daerah. Sejumlah komoditas yang dinilai berpeluang dikembangkan antara lain rumput laut, ikan, kopi, cengkeh, gula aren, dan markisa. Pengembangan klaster diharapkan melibatkan koperasi, badan usaha milik daerah, dan mitra usaha sebagai pengumpul sekaligus penghubung produk petani dan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas.

Dengan pola itu, komoditas unggulan diharapkan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah kepada perantara, tetapi juga diolah untuk menghasilkan nilai tambah. Fatmawati juga menyoroti persoalan pencatatan asal barang dalam dokumen ekspor, agar komoditas yang dikirim tercatat sesuai daerah penghasilnya. Selain itu, penguatan fasilitas logistik dinilai penting, termasuk ketersediaan kapal dengan rute langsung dan fasilitas penyimpanan dingin untuk menekan biaya pengiriman.

Menanggapi hal tersebut, Martha Octavia menyatakan kesiapan pihaknya mendukung pemerintah daerah melalui program Klinik Ekspor, edukasi kepabeanan, dan pendampingan bagi UMKM di kabupaten dan kota. Ia menjelaskan, kesiapan ekspor setidaknya harus memenuhi tiga aspek utama, yakni kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produk. Karena itu, pelaku usaha perlu membangun kerja sama agar mampu memenuhi kebutuhan pasar secara berkelanjutan.

Bea Cukai juga membuka peluang fasilitasi kepabeanan bagi kegiatan usaha dan investasi strategis, termasuk kemudahan impor mesin dan peralatan produksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha dapat pula difasilitasi bertemu calon pembeli di luar negeri melalui jejaring perdagangan Indonesia, sehingga kontak dagang tidak bergantung pada perantara.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulsel berencana menggelar rapat koordinasi teknis dengan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota, Bea Cukai, serta pemangku kepentingan terkait. Dalam pembahasan itu turut disorot pengembangan kembali Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Soppeng dan rencana sentra serupa di Kabupaten Maros. Menurut Fatmawati, pengembangan industri hasil tembakau yang legal dapat menciptakan aktivitas ekonomi produktif sekaligus memberi nilai tambah bagi daerah. Rapat diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk mengembangkan klaster komoditas ekspor, memperkuat pemberdayaan UMKM, dan meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal.

Sumber: Fajar.co.id