Kolomdata.id — Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membuka ruang dialog bersama serikat pekerja dan pengusaha untuk membahas persiapan penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP Sulsel 2027. Pertemuan berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat, 13 November 2026.
Peserta yang hadir mencakup perwakilan serikat pekerja atau serikat buruh, unsur Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama Tripartit, serta perangkat daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulsel. Forum itu dipakai untuk menyerap aspirasi pekerja dan pengusaha sekaligus mencari solusi bersama atas berbagai persoalan ketenagakerjaan yang muncul di lapangan.
Menurut Andi Sudirman, pertemuan semacam itu merupakan rutinitas untuk menghimpun masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Ia menyatakan pemerintah provinsi ingin lebih konkret memperhatikan kesejahteraan pekerja pada tahun kedua kepemimpinannya. Pekerja dan buruh, kata dia, termasuk parameter penting untuk menilai keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, gubernur memaparkan peta jalan kebijakan pengupahan ke depan. Ia juga berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel semakin memahami kondisi, kebutuhan, serta aspirasi pekerja dan serikat buruh sehingga kebijakan yang diambil tidak berjarak dari kenyataan di perusahaan maupun di lingkungan kerja.
Soal penetapan UMP 2027, Andi Sudirman menegaskan seluruh pihak harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis dari pemerintah pusat. Data statistik resmi disebut menjadi landasan penting dalam penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum. Karena itu, ia meminta semua pihak menjaga keterbukaan dan saling menghormati dalam proses pembahasan.
Serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi dengan dukungan data dan argumentasi yang terukur, tidak sekadar tuntutan angka. Sebaliknya, pengusaha diminta transparan mengenai kondisi usaha, termasuk tantangan biaya operasional, tingkat produktivitas, dan kemampuan perusahaan. Pemerintah, lanjut gubernur, berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, dan memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
Sebagai gambaran, UMP Sulsel 2026 ditetapkan Rp3.921.088 atau naik 7,21 persen dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan itu setara Rp263.561 dari UMP 2025 yang tercatat Rp3.657.527. Angka tersebut menjadi dasar pembanding dalam pembahasan UMP 2027 yang kini memasuki tahap penjaringan aspirasi.
Dari sisi pekerja, tuntutan sudah disuarakan. Pada Kamis, 5 November 2026, massa Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Sulsel berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Sekretaris DPW FSPMI Sulsel Taufik menyampaikan tiga poin utama, yaitu menjadikan 100 persen kebutuhan hidup layak sebagai variabel utama perhitungan, penggunaan indeks alfa 0,9 dalam formula, serta kenaikan UMP pada kisaran 7,5 persen hingga 9,5 persen.
Taufik mengakui data resmi inflasi dan pertumbuhan ekonomi Sulsel dari Badan Pusat Statistik masih dalam proses finalisasi. Meski begitu, buruh mendesak pembahasan tidak ditunda karena menurut ketentuan proses penetapan seharusnya sudah berjalan sejak awal November. Mereka menuntut kepastian lebih awal agar pekerja dan perusahaan dapat menyusun perencanaan.
Melalui dialog itu, Pemprov Sulsel berharap terbangun hubungan industrial yang harmonis. Kebijakan pengupahan diharapkan memperhatikan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha, dengan tetap mengikuti tahapan regulasi pusat dan data statistik resmi sebagai rujukan utama.
Sumber: Fajar.co.id

Tinggalkan Balasan