Kolomdata.id – Jakarta – Pemerintah sampai sekarang belum menentukan lembaga mana yang akan ditunjuk sebagai pengelola Dana Cadangan Pesangon. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola dana tersebut. Pernyataan itu disampaikan Indah melalui keterangan tertulisnya di Jakarta pada Senin, 16 November 2026.

Indah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan bertindak sebagai lembaga pengelola dana tersebut. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara merupakan kabar yang tidak benar. Pernyataan ini sekaligus menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial mengenai kewajiban pengusaha menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Danantara merupakan informasi yang tidak benar.

Diketahui, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan masih memerlukan peraturan pelaksanaan. Karena itu, berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum ditetapkan secara final. Indah menjelaskan, proses penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi atau konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Langkah ini penting agar kebijakan yang dirumuskan dapat mempertimbangkan berbagai perspektif, baik dari kalangan pengusaha, pekerja atau buruh, maupun pihak-pihak terkait lainnya.

Indah menambahkan, pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Ia ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha. Peraturan pelaksanaan tersebut nantinya diharapkan mengatur sejumlah aspek penting, antara lain mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, serta mekanisme pertanggungjawabannya.

Dengan demikian, berbagai informasi mengenai pihak yang akan mengelola dana tersebut, termasuk penyebutan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola, belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah. Indah mengingatkan masyarakat, terutama kalangan pengusaha dan pekerja atau buruh, supaya tidak gampang memercayai ataupun menyebarluaskan informasi yang kebenarannya belum terkonfirmasi. Ia meminta masyarakat mengacu pada informasi dan penjelasan resmi pemerintah dalam mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon.

Indah menegaskan, setiap perkembangan kebijakan tersebut akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ia menyatakan Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja atau buruh serta keberlangsungan dunia usaha.

Sebagai konteks, Dana Cadangan Pesangon merupakan dana yang disiapkan pengusaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran pesangon kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Regulasi pelaksanaannnya menjadi krusial karena menyangkut kewajiban perusahaan sekaligus perlindungan hak pekerja, sehingga kepastian soal lembaga pengelola dan mekanismenya hanya bisa dinyatakan resmi setelah peraturan pelaksanaan ditetapkan pemerintah.

Sumber: Okezone