Kolomdata.id — Makassar – Pemerintah Kota Makassar meraih predikat Terbaik I kategori pemerintah daerah kota dalam Indonesia’s SDGs Action Awards 2026 yang digelar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Penghargaan diterima Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dari Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy pada rangkaian SDGs Annual Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Kemenangan itu diraih melalui Lontara+ atau Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar. Aplikasi yang dikembangkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar ini menjadi pintu masuk berbagai layanan pemerintahan: urusan administrasi, perizinan, pembayaran pajak, retribusi persampahan, pengaduan infrastruktur, hingga layanan kesehatan. Warga tidak perlu berpindah loket karena semua terhubung dalam satu platform.
Data yang dipaparkan pemerintah kota menunjukkan Lontara+ telah dipakai lebih dari 76 ribu pengguna dengan total lebih dari 3,9 juta aktivasi aplikasi. Platform itu menerima lebih dari 20 ribu pengaduan masyarakat, dan sebanyak 18.819 aduan di antaranya sudah diselesaikan. Tingkat penyelesaiannya mencapai 91,7 persen, angka yang menjadi salah satu bahan penilaian dewan juri.
Sebelum menang, Makassar melewati penjurian akhir pada 12 November 2026. Lima kota bersaing di kategori yang sama: Makassar dengan Lontara+, Jambi dengan Kampung Bahagia, Semarang dengan transformasi pengolahan sampah, Surabaya dengan Ekonomi Biru Greenland, serta Mojokerto dengan Gerbang Wali. Pada tahap itu, Lontara+ dinyatakan unggul dari empat inovasi pesaing.
Wali Kota Munafri Arifuddin menyampaikan rasa syukur dan menyebut penghargaan itu sebagai hasil kerja bersama. Menurutnya, capaian tersebut menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan menghadirkan pelayanan yang lebih bermanfaat bagi warga. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat mengembangkan aplikasi hingga bisa melewati tahapan penilaian nasional.
Bappenas menilai inovasi digital daerah sebagai salah satu jalan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Lewat satu aplikasi, pemerintah kota bisa memangkas waktu layanan, mengurangi kunjungan warga ke kantor, dan menyerap aduan lebih cepat. Bagi Makassar, pengakuan ini menambah deretan capaian tata kelola digital yang sebelumnya juga diuji di tingkat nasional, termasuk lewat ajang inovasi pelayanan publik yang digelar tiap tahun.
Pemerintah kota menyebut transformasi layanan akan dilanjutkan, terutama pada integrasi data antarperangkat daerah dan perluasan fitur. Tantangannya bukan hanya menambah pengguna, tetapi memastikan setiap aduan tertangani dalam waktu wajar. Publik akan menilai apakah predikat Terbaik I itu sejalan dengan pengalaman harian warga saat mengakses layanan kota.
Bagi warga, perubahan yang paling terasa adalah berkurangnya perjalanan ke kantor layanan. Pengurusan izin, pembayaran retribusi, hingga pelaporan jalan rusak bisa dimulai dari ponsel, lalu diteruskan ke perangkat daerah yang berwenang. Jejak aduan yang tercatat juga memudahkan pengawasan, karena status penanganan bisa dilihat kembali tanpa harus datang bertanya ke loket.
Sumber: Fajar.co.id

Tinggalkan Balasan