Kolomdata.id — Makassar – Sengketa lahan sekitar 16 hektare di Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, kembali memanas setelah putusan Pengadilan Negeri Makassar memunculkan pernyataan berbeda dari dua pihak yang berperkara. Perkara perdata Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Makassar dibacakan majelis hakim pada 12 November 2026 dan mempertemukan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) dengan PT Hadji Kalla.
Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan eksepsi tergugat dan turut tergugat, lalu menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard. Salah satu pertimbangan yang menonjol adalah kaburnya objek gugatan atau obscuur libel. Uraian batas tanah dalam dokumen gugatan dinilai tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Ketidaksesuaian itu terungkap saat majelis melakukan pemeriksaan setempat. GMTD disebut mencantumkan kawasan perumahan Waterfront sebagai batas sebelah utara, tetapi peninjauan lokasi menunjukkan kawasan tersebut berada di sisi timur objek sengketa. Tim kuasa hukum PT Hadji Kalla, Hasman, juga mempersoalkan keterangan Sekretaris Camat yang menyebut data persil 40 tidak ditemukan dalam buku C atau catatan kepemilikan tanah adat di kantor kecamatan.
PT Hadji Kalla mengklaim memenangkan gugatan perbuatan melawan hukum tersebut. Menurut Hasman, objek sengketa seluas kurang lebih 16 hektare secara fisik berada di depan kawasan PT Trans Kalla Makassar. Pihaknya menyiapkan laporan pidana dugaan pemalsuan surat tanah dan menganggap putusan itu memperkuat posisi kepemilikan mereka atas lahan yang selama ini dikuasai.
Di sisi lain, GMTD membantah klaim kemenangan itu. Direktur Utama GMTD Ali Said menegaskan sertifikat hak guna bangunan Nomor 20454 atas lahan seluas 163.262 meter persegi tetap utuh dan tidak dibatalkan pengadilan. Menurut perseroan, tidak ada satu pun amar putusan yang menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah tanah sengketa, sebab gugatan gugur karena persoalan formil, bukan karena hak kepemilikannya dipatahkan.
GMTD juga menguraikan awal perselisihan. Perusahaan menyebut sengketa bermula dari dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak, termasuk masuknya kendaraan dan alat berat serta aktivitas penimbunan tanah di atas area yang mereka klaim sebagai miliknya berdasarkan catatan pertanahan sejak 1971. Versi ini berbeda dengan posisi Hadji Kalla yang menegaskan lahan tersebut milik mereka.
Sampai kini belum ada keterangan resmi mengenai langkah hukum berikutnya dari kedua pihak. Yang jelas, satu putusan dibaca dengan dua cara: sebagai kemenangan materiil oleh satu pihak, dan sebagai kemenangan formil oleh pihak lain. Bagi warga dan pelaku usaha di sekitar Tanjung Bunga, kepastian status lahan tetap menjadi pertanyaan yang belum terjawab oleh putusan itu sendiri.
Kawasan Tanjung Bunga sendiri merupakan salah satu pusat pertumbuhan properti di Makassar, dengan perumahan, hotel, pusat perbelanjaan, dan ruang publik berdekatan. Sengketa atas bidang tanah di kawasan itu kerap melibatkan nilai ekonomi besar, sehingga setiap putusan pengadilan menjadi perhatian kalangan pengembang maupun pemilik lahan di sekitarnya.
Sumber: Fajar.co.id

Tinggalkan Balasan