Kolomdata.id — Palopo – Pemerintah Kota Palopo membuka kesempatan bagi badan usaha untuk mengelola sebagian tanah dan bangunan Sekolah Islamic Centre melalui skema kerja sama pemanfaatan (KSP). Tender tersebut diumumkan Panitia Pemilihan Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Palopo lewat pengumuman Nomor 400.14.4.3/3362/BPKAD bertanggal 9 November 2026.

Kepala Bidang Aset Daerah Kota Palopo, Jabal Noor Aris, menjelaskan bahwa langkah itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah. Skema kerja sama dengan pihak ketiga dipilih agar aset yang selama ini dikelola sendiri bisa memberi manfaat ekonomi sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Objek yang ditawarkan berada di Jalan Islamic Centre, Kota Palopo. Panitia mencatat luas tanah yang masuk dalam kerja sama mencapai 73.000 meter persegi, sedangkan luas bangunannya 18.084 meter persegi. Nilai tanah ditetapkan Rp2,31 miliar dan nilai bangunan Rp53,76 miliar, sehingga total nilai aset yang menjadi objek KSP sekitar Rp56,07 miliar.

Masa kerja sama dirancang 30 tahun. Sepanjang periode itu, mitra yang terpilih wajib menyetor kontribusi tetap senilai Rp79,59 miliar. Selain kontribusi tetap, pemerintah kota meminta pembagian keuntungan berjenjang, yakni 10 persen pada tahun kedua hingga kesepuluh, 15 persen pada tahun ke-11 sampai ke-20, dan 20 persen pada tahun ke-21 hingga ke-30.

Kawasan Islamic Centre berada di Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan. Aset itu diserahkan Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Pemerintah Kota Palopo pada 16 Agustus 2019. Sejak 2021, pemerintah kota merancang revitalisasi kawasan dengan anggaran multiyears, antara lain untuk ruang terbuka hijau serta pembangunan sekolah Islam terpadu dari jenjang PAUD hingga SMP.

Dari total lahan bersertifikat seluas 97.700 meter persegi atas nama Pemerintah Kota Palopo, objek yang dilelang dalam KSP kali ini hanya 73.000 meter persegi. Artinya, masih ada lahan lain di kawasan yang tetap dikelola pemerintah kota dan tidak termasuk dalam paket kerja sama dengan pihak ketiga.

Kepemilikan lahan kawasan tersebut sempat menjadi polemik antara pemerintah kota dan sebuah yayasan. Pemkot Palopo menegaskan tanah dan bangunan Islamic Centre tercatat sebagai barang milik daerah dengan sertifikat atas nama Pemerintah Kota Palopo, sekaligus menampik anggapan adanya sertifikat ganda atas lahan itu.

Melalui KSP, pemerintah kota berharap aset yang selama ini kurang produktif berubah menjadi sumber penerimaan tetap. Bagi calon mitra, tender ini menawarkan kepastian masa pengelolaan tiga dekade dengan konsekuensi setoran kontribusi tetap dan bagi hasil yang naik bertahap sesuai lamanya kerja sama.

Skema bagi hasil yang menanjak menunjukkan pemerintah kota ingin menikmati porsi lebih besar ketika nilai komersial kawasan meningkat. Pada sepuluh tahun pertama, mitra masih menanggung beban investasi dan penataan, sehingga porsi pemerintah kota ditetapkan 10 persen. Porsinya baru naik pada dekade kedua dan ketiga ketika kawasan dianggap sudah stabil secara usaha.

Perhitungan sederhana memperlihatkan nilai kontribusi tetap Rp79,59 miliar melampaui total nilai aset Rp56,07 miliar. Selisih itu menjadi konsekuensi masa pemanfaatan yang panjang, sekaligus gambaran bahwa pemerintah kota menempatkan KSP sebagai instrumen penerimaan, bukan sekadar pemindahan hak pakai atas bangunan milik daerah.

Sumber: Harian Fajar