Kolomdata.id – Jakarta – Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari posisi Wakil Presiden RI kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat pada Kamis, 12 November. Kedatangan Gibran ke kompleks parlemen disambut langsung oleh Ketua MPR Ahmad Muzani, yang kemudian mengonfirmasi maksud kunjungan tersebut kepada awak media. Muzani menjelaskan bahwa surat pengunduran diri itu juga telah disampaikan Gibran kepada Presiden RI Prabowo Subianto dengan salinan yang sama.

Gibran tiba di Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB dengan membawa map berwarna putih. Ia tampak didampingi sejumlah petugas pengawalan dan hanya melambaikan tangan ke arah wartawan yang sudah menunggu sejak pagi. Mengenakan jas hitam, kemeja putih, serta dasi merah, Gibran langsung menuju lift untuk menuju lantai tujuh, tempat ruang kerja Ketua MPR berada. Di sana ia diterima Muzani bersama sejumlah Wakil Ketua MPR, dan prosesi penyerahan surat pengunduran diri berlangsung beberapa menit. Usai pertemuan, Gibran kembali turun ke lobi tanpa memberikan pernyataan apa pun kepada jurnalis.

Langkah Gibran mundur terjadi hanya sehari setelah ia menyatakan kesiapannya bertarung di Pengadilan Tata Usaha Negara. Ia sebelumnya berencana membuka seluruh dokumen pendidikan untuk membuktikan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya yang telah dibatalkan Mahkamah Agung. Gibran mengaku mendapat saran dari sejumlah pihak, termasuk agar tetap berjuang di PTUN dengan menghadirkan dokumen dari jenjang SD hingga S1, serta berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi. Pernyataan itu ia sampaikan di Istana Wakil Presiden pada Selasa, 10 November.

Bersamaan dengan itu, DPR telah menerima usulan memulai proses hak menyatakan pendapat untuk memakzulkan Gibran. Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan tersebut, jauh melampaui batas minimal 25 anggota yang disyaratkan. Sebelum berangkat ke parlemen, Gibran sempat berpamitan kepada sejumlah pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden RI.

Pasca penyerahan surat, MPR akan menggelar sidang istimewa untuk menyatakan kekosongan kursi wakil presiden. Ketentuan ini merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 serta UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pimpinan MPR lebih dulu menggelar rapat gabungan guna menentukan jadwal sidang paripurna dan memberitahukan secara resmi kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden wajib mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden beserta kelengkapan berkas persyaratan kepada Pimpinan MPR, paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.

Setelah dua nama calon diterima, MPR membentuk panitia khusus untuk memeriksa berkas syarat pencalonan. Sesuai Pasal 46 ayat (1) UU MD3, MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk menyelenggarakan sidang paripurna memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan. Seluruh anggota MPR, yang terdiri dari anggota DPR dan DPD, kemudian melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua kandidat. Calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Wakil Presiden terpilih melalui Ketetapan MPR, dan pelantikan dilakukan dalam sidang paripurna dengan sumpah atau janji di hadapan anggota MPR sebagaimana diatur Pasal 47 ayat (1).

Kekosongan kursi wakil presiden menjadi momen langka dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Mekanisme pengisiannya melibatkan dua lembaga sekaligus, yakni Presiden sebagai pengusul nama dan MPR sebagai pemilih, sehingga prosesnya menuntut koordinasi cepat di tengah agenda pemerintahan yang berjalan. Publik kini menantikan jadwal rapat gabungan pimpinan MPR untuk mengetahui kapan sidang istimewa akan digelar dan siapa dua nama yang akan diajukan Presiden Prabowo.

Sumber: CNN Indonesia