Kolomdata.id – Jakarta – Kepolisian Negara Republik Indonesia tengah menelusuri dugaan praktik penyadapan yang dilakukan tanpa prosedur hukum yang semestinya. Dalam pemaparan terbaru, terungkap bahwa rangkaian kegiatan tersebut berjalan melalui lima tahapan yang saling berkaitan, mulai dari instruksi atasan hingga penghapusan jejak digital pada sistem internal kepolisian.

Pemaparan itu disampaikan oleh Suyudi, yang menguraikan kronologi dugaan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan. Titik awal rangkaian ini diduga berupa perintah penyadapan yang datang dari seorang jenderal berinisial LSP. Instruksi tersebut tidak disertai dokumen resmi apa pun. Menurut Suyudi, perintah itu disampaikan lewat lisan maupun melalui Grup WhatsApp, tanpa ada surat permohonan dari penyidik atau pun lampiran laporan polisi. Dari LSP, perintah diteruskan kepada pihak berinisial SU, lalu menyebar ke EH dan AS.

Setelah perintah diterima, tahap berikutnya adalah provisioning, yakni proses pemasukan nomor telepon target ke dalam Lawful Interception Management System (LIMS). Tim technical supporting unit (TSU) diduga memasukkan nomor-nomor tersebut tanpa melakukan verifikasi maupun penyaringan terlebih dahulu. Tidak ada pengecekan apakah nomor yang dimasukkan benar-benar terkait dengan perkara pro justitia. Pada tahap ketiga, penyadapan dijalankan melalui sistem PLX. Petugas mendengarkan pembicaraan target, mengekspor rekaman, lalu menuangkannya ke dalam bentuk transkripsi.

Hasil penyadapan itu kemudian dilaporkan secara berjenjang. Laporan mengalir dari Kabag Monitoring Bareskrim Polri berinisial SU hingga akhirnya sampai ke Jenderal LSP. Tahap kelima adalah penghapusan data. Suyudi mengungkapkan bahwa pada Oktober 2026, data hasil penyadapan yang tersimpan di sistem LIMS dan PLX diduga dihilangkan. Penghapusan itu disebut atas instruksi AS dan dikerjakan oleh tim TSU.

Suyudi juga menjelaskan bahwa proses provisioning sebenarnya dapat berjalan melalui dua jalur berbeda. Jalur pertama adalah jalur resmi, yang disebut sebagai jalur A. Jalur ini mengacu pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 5 Tahun 2010 serta SOP Bareskrim Tahun 2009. Prosedurnya dimulai dari surat permohonan penyidik yang dilengkapi laporan polisi, resume, analisis, dan riwayat percakapan. Setelah itu, verifikasi dan persetujuan dilakukan secara berjenjang sampai akhirnya tim TSU mengeksekusi provisioning.

Jalur kedua, atau jalur B, merupakan jalur internal yang disebut jalur atensi. Jalur ini diduga beroperasi tanpa surat permohonan, tanpa surat perintah penyidikan, dan tanpa penetapan dari pengadilan. Target disampaikan secara lisan atau lewat WhatsApp oleh Kabag Mon setelah menerima arahan dari Jenderal LSP. Selanjutnya dilakukan analisis, persetujuan internal, dan provisioning oleh tim TSU. Menurut Suyudi, kedua jalur memakai sarana teknis yang sama. Akibatnya, aktivitas melalui jalur atensi diduga bisa tersamarkan di antara penyadapan yang berjalan lewat jalur resmi.

Merujuk Perkap Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, Suyudi menegaskan bahwa penyadapan semestinya berpijak pada permintaan tertulis dari penyidik. Permintaan itu harus dilengkapi persyaratan tertentu dan memperoleh persetujuan sesuai prosedur. Provisioning baru boleh dijalankan setelah semua syarat terpenuhi. Hasil penyadapan pun hanya boleh dipakai untuk kepentingan penyidikan yang sah. Sementara itu, pemusnahan data wajib mengikuti ketentuan yang berlaku dan disertai berita acara sebagai bukti.

Namun dalam perkara ini, penyidik menemukan sejumlah dugaan penyimpangan. Perintah penyadapan berjalan tanpa permohonan dari penyidik. Provisioning dilakukan tanpa verifikasi. Hasil penyadapan dipakai di luar prosedur yang dipersyaratkan. Data elektronik juga dihapus. Suyudi menyatakan bahwa seluruh dugaan tersebut kini menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan yang sedang berjalan.

Kasus ini menyoroti persoalan pengawasan terhadap kewenangan penyadapan yang dimiliki aparat penegak hukum. Penyadapan merupakan instrumen yang强 diperlukan dalam mengungkap kejahatan serius, tetapi penggunaannya terikat pada syarat ketat agar tidak menabrak hak privasi warga. Perkap Nomor 5 Tahun 2010 sendiri lahir untuk memastikan setiap penyadapan memiliki dasar hukum, tercatat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketika jalur di luar prosedur diduga tetap beroperasi dengan memanfaatkan sarana teknis yang sama, pengawasan menjadi titik krusial yang perlu diperkuat. Proses penyidikan yang sedang berlangsung diharapkan mampu mengungkap siapa saja yang terlibat serta sejauh mana penyimpangan itu berlangsung.

Sumber: Antara