Kolomdata.id — Jakarta – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun. Realisasi itu tumbuh 23,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, tetapi baru setara 76,2 persen dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2026 sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan demikian, masih ada sekitar Rp514 triliun yang harus dikumpulkan pada November-Desember 2026.

Angka tersebut disampaikan Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Menurutnya, selisih itu dihitung terhadap proyeksi penerimaan pajak akhir tahun atau outlook sebesar Rp2.310,8 triliun, atau sekitar 98 persen dari target APBN. Ia menyebut pengumpulan Rp1.800 triliun bukan pekerjaan mudah dan meminta dukungan masyarakat serta media agar sisa target dapat dikejar sampai akhir tahun.

Suahasil menjelaskan, penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama pembiayaan belanja negara. Karena itu, kekurangan Rp514 triliun akan diarahkan untuk menutup kebutuhan belanja pada dua bulan terakhir tahun anggaran. Secara keseluruhan, pemerintah masih perlu mengumpulkan pendapatan negara sebesar Rp590,1 triliun hingga akhir tahun, dengan penerimaan pajak menjadi komponen terbesar di dalamnya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi pendapatan negara per akhir Oktober 2026 mencapai Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target APBN. Penerimaan perpajakan tumbuh 20,8 persen secara tahunan menjadi Rp2.064 triliun, terdiri atas penerimaan pajak Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target serta kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target. Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak tercatat Rp551,8 triliun atau 120 persen dari target, tumbuh 37 persen secara tahunan.

Menurut Suahasil, capaian PNBP itu antara lain ditopang penerimaan yang bersifat one-off, terutama dari penertiban kawasan hutan yang telah menyumbang lebih dari Rp55 triliun. Dari sisi jenis pajak, penerimaan Pajak Penghasilan nonmigas mencapai Rp893,10 triliun atau tumbuh 16,6 persen, sedangkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tercatat Rp793,55 triliun, ditopang aktivitas ekonomi dan konsumsi domestik.

Di sisi belanja, pemerintah menyiapkan kebutuhan belanja negara sekitar Rp945 triliun untuk periode November-Desember 2026. Suahasil menyatakan defisit APBN per Oktober 2026 berada pada jalur yang direncanakan atau on track, dengan posisi 1,47 persen terhadap produk domestik bruto. Menurutnya, baik pendapatan maupun belanja negara dinilai masih sesuai dengan pelaksanaan APBN sepuluh bulan pertama tahun ini.

Meski penerimaan tumbuh dua digit, target pajak yang masih menyisakan Rp514 triliun menuai kritik. Anggota DPR RI Deddy Yevri Sitorus menilai pemerintah perlu membenahi kebijakan perpajakan, sebab permintaan penambahan penerimaan dinilai belum sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Kritik serupa datang dari kalangan analis yang menyoroti ruang penerimaan lain, termasuk pengelolaan sumber daya alam. Kementerian Keuangan sendiri menegaskan akan mengejar sisa target melalui pengawasan kepatuhan wajib pajak dan percepatan realisasi penerimaan hingga akhir tahun.

Sumber: Fajar.co.id