Kolomdata.id — Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mengembangkan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari kasus penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi di Sulawesi Selatan. Potensi kerugian negara dalam perkara ini ditaksir mencapai Rp67,9 miliar.

Perkara pokoknya lebih dulu diungkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan. Dari penyidikan itu, penyidik memeriksa 43 orang saksi dan satu ahli dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), lalu menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Sebanyak empat nama lain masih masuk daftar pencarian orang.

Objek perkara adalah penyelewengan biosolar subsidi sekitar 3.532 kiloliter sepanjang Oktober 2025 hingga Februari 2026. Modusnya berupa rangkaian kegiatan pengangkutan dan pemindahan bahan bakar bersubsidi menggunakan kapal, yakni SPOB Sannia dan SPOB Sukses Rahayu 999. Penyidik juga menyita kapal tanker MT Bakti 1, tujuh unit truk tangki, dan 120 kiloliter biosolar.

Identitas tujuh tersangka yang telah ditetapkan disingkat inisial, yakni SD, AD, FA, AXY, SG, RR, dan RG. Empat orang yang masuk daftar pencarian orang berinisial AD, FA, RN, dan MB. Penyidik menyebut pemindahan bahan bakar bersubsidi itu dilakukan di kawasan perairan Makassar dengan melibatkan kapal dan truk tangki yang disiapkan jaringan tersebut. Penyidikan pencucian uang menambah lapisan perkara, sebab pelaku tidak hanya dijerat atas penyelewengan pengangkutan barang bersubsidi, tetapi juga atas upaya menikmati hasilnya.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Suhasto menyatakan penyidikan tidak berhenti pada tindak pidana asal. Penyidik akan menelusuri aliran dana hingga ke pihak-pihak yang menerima atau menikmati hasil kejahatan, termasuk aset yang berasal dari praktik tersebut. Pernyataan itu disampaikannya dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Senin, 16 November 2026.

Untuk memaksimalkan penelusuran, Bareskrim menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Penyidik memakai prinsip follow the money dan follow the asset. Suhasto menyebut sejumlah aset telah disita dan akan ditelusuri lebih lanjut bila uang hasil kejahatan sudah dialihkan menjadi barang bernilai ekonomi.

Penyidikan pencucian uang ini memakai Pasal 607 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Polri menegaskan setiap aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan hasil kejahatan, terlebih menyangkut komoditas yang disubsidi negara, akan ditelusuri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut subsidi energi yang seharusnya dinikmati masyarakat kecil. BPH Migas menyampaikan apresiasi atas pengungkapan jaringan penyelewengan biosolar tersebut. Penelusuran aset diharapkan tidak hanya menghukum pelaku di lapangan, tetapi juga memulihkan kerugian negara dan memutus rantai pembeli bahan bakar bersubsidi secara ilegal. Perkara ini juga menjadi peringatan bagi pengelola kapal dan pemilik truk tangki agar menolak menerima pasokan biosolar tanpa dokumen resmi.

Sumber: Fajar.co.id