Kolomdata.id – Jakarta – Universitas Indonesia telah menyatakan kesediaannya menyediakan lahan di kawasan hutan kotanya bagi pembangunan Sekolah Rakyat, program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lahan yang bakal dipakai berada di sisi DKI Jakarta dan merupakan bagian dari Hutan Kota UI yang luasnya melebihi 100 hektare. Dari total kawasan tersebut, sekitar 8 hektare dialokasikan untuk keperluan pembangunan sekolah.
Kesediaan UI itu terungkap dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 16 November 2026. Menurut Gus Ipul, pihak universitas telah bersedia menyerahkan sebagian lahannya untuk mendukung program yang menjadi salah satu prioritas nasional tersebut. Ia menyampaikan rasa syukur karena UI termasuk institusi yang terbuka menyediakan tempat bagi Sekolah Rakyat.
Gus Ipul memerinci bahwa realisasi pembangunan masih menunggu langkah administratif, yakni penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Rektor UI. Proses itu disebutnya sudah berjalan dan tinggal membutuhkan penandatanganan kesepakatan antara gubernur dan pimpinan universitas. Ia berharap seluruh urusan administrasi rampung cepat agar pembangunan bisa segera dimulai, termasuk rencana meninjau langsung lokasi setelah PKS diteken.
Selain menyiapkan sekolah baru di hutan kota UI, pemerintah juga berencana memperluas Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 4 di kawasan Margaguna, Jakarta Selatan. Perluasan itu akan memanfaatkan lahan yang tersedia setelah fasilitas panti sosial milik Pemprov DKI Jakarta dipindahkan ke tempat lain. Menurut Gus Ipul, perluasan di Margaguna dimaksudkan untuk menunjang penyelenggaraan sekolah tersebut.
Pertemuan di Balai Kota juga menghasilkan kesepakatan antara Kemensos dan Pemprov DKI Jakarta mengenai transformasi data perlindungan sosial lewat program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Kerja sama itu akan ditandai dengan deklarasi Perlinsos di DKI Jakarta yang melibatkan pengurus RT/RW, lurah, camat, serta pilar-pilar sosial. Mereka akan bertugas sebagai relawan Agen Perlinsos yang membantu pemutakhiran data dan registrasi ulang penerima bantuan sosial (bansos) secara digital, dengan harapan penyaluran bantuan menjadi lebih tepat sasaran.
Agenda pembahasan turut mencakup rencana uji coba Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2026 yang mengatur konsesi bagi penyandang disabilitas sekaligus insentif bagi perusahaan. Uji coba itu dirancang sebagai bagian dari langkah pemerintah memperluas akses penyandang disabilitas terhadap pelayanan publik yang mudah, terjangkau, dan setara, terutama di sektor transportasi dan kesehatan.
Pembangunan Sekolah Rakyat sendiri menjadi salah satu program unggulan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Keberadaan Hutan Kota UI yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta menjadikannya lokasi strategis, sementara keterlibatan dua institusi besar, yakni Kemensos dan Pemprov DKI, menandakan bahwa realisasi program memerlukan koordinasi lintas lembaga. Dengan luas lahan yang dialokasikan sekitar 8 hektare dari kawasan yang mencapai lebih dari 100 hektare, pembangunan sekolah diharapkan tidak mengganggu fungsi hutan kota secara keseluruhan.
Sumber: CNBC Indonesia

Tinggalkan Balasan