Kolomdata.id — Masamba – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Luwu Utara mendesak anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan III membuka agenda reses di wilayah Luwu Raya. Desakan itu menyusul kritik Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan yang menilai kunjungan wakil rakyat ke daerah minim publikasi selama masa reses 9 Oktober hingga 9 November 2026.

Ketua Umum HMI Cabang Luwu Utara, Muh. Elmi, menyatakan sikap organisasinya merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap kinerja wakil rakyat. Menurut dia, reses semestinya menjadi ruang komunikasi dan pertanggungjawaban politik kepada konstituen, bukan kewajiban administratif yang selesai begitu acara seremonial berakhir.

HMI merumuskan empat tuntutan. Pertama, transparansi agenda reses: anggota DPR RI Dapil Sulsel III diminta memublikasikan jadwal, lokasi, dan agenda kunjungan agar masyarakat tahu dan punya kesempatan berpartisipasi. Kedua, publikasi hasil reses beserta tindak lanjut aspirasi yang dihimpun, termasuk perkembangan pengawalannya melalui komisi masing-masing di parlemen.

Tuntutan ketiga adalah pemerataan kunjungan ke empat wilayah Luwu Raya, yakni Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. HMI meminta seluruh daerah itu memperoleh perhatian proporsional dalam agenda penyerapan aspirasi, tidak hanya yang mudah dijangkau atau ramai secara politik. Tuntutan keempat, pengawalan agenda strategis Luwu Raya lewat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPR RI.

Sejumlah persoalan daerah yang disorot antara lain aspirasi pembentukan Provinsi Luwu Raya, penyelesaian sengketa agraria, pengelolaan pertambangan dan investasi, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Karena itu, legislator Dapil Sulsel III diminta lebih aktif menjembatani kepentingan masyarakat Luwu Raya dengan pemerintah pusat, bukan menunggu persoalan membesar di daerah.

Desakan senada datang dari sejumlah tokoh. Ketua Majelis Daerah KAHMI Luwu Utara, Erwin S Wijaya, menilai minimnya perhatian terhadap Luwu Raya berkaitan dengan lemahnya keterwakilan politik daerah di Senayan. Pemerhati pembangunan Luwu Utara, Ilham Malleting, menyoroti persoalan pertambangan, termasuk konflik warga dengan PT Masmindo dan aktivitas penambangan di sejumlah alur sungai di Kecamatan Bajo Barat yang dinilai belum tertata. Ketua Himpunan Mahasiswa Luwu Timur, Muh. Risharyadi, mengkhawatirkan aspirasi warga tak terserap jika reses hanya menjadi formalitas. Catatan lain datang dari KAHMI Luwu Utara yang menyoroti anggota DPR RI dari Partai Gerindra, Unru Baso: dinilai menunjukkan perhatian dan kontribusi besar bagi Luwu Raya, hanya saja jadwal kunjungan resmi melalui reses masih kurang.

HMI Cabang Luwu Utara mengajak organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan, tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat ikut mengawal kinerja para wakil rakyat. Bagi mereka, persoalan ini bukan semata soal kehadiran fisik anggota dewan, tetapi menyangkut akuntabilitas representasi politik warga Luwu Raya yang selama ini menjadi lumbung suara pada setiap pemilu.

Sumber: Harian Fajar