Kolomdata.id — Makassar – Rencana kuliah umum yang menghadirkan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada, Prof Zainal Arifin Mochtar atau Uceng, di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat (FUF) UIN Alauddin Makassar berubah lokasi. Acara yang sedianya digelar di Lecture Theatre kampus pada Sabtu (21/11/2026) itu dipindahkan ke luar kampus setelah izin penggunaan tempat dianulir pihak fakultas pada Kamis (19/11/2026).

Kegiatan itu diselenggarakan Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) FUF UIN Alauddin bersama Social Movement Institute. Panitia menyebut telah mengantongi izin tempat dari fakultas secara lisan sebelum informasi acara disebar ke publik, namun izin tersebut kemudian dibatalkan. Mereka menilai sikap kampus itu sebagai pembredelan kegiatan akademik.

Menurut pengakuan panitia, pihak fakultas menyampaikan alasan pembatalan melalui pesan singkat karena narasumber dianggap terlalu sensitif. Panitia juga menyebut fakultas meminta kegiatan dipindahkan ke luar kampus agar tidak dipersoalkan pihak rektorat. Atas dasar itu, penyelenggara memutuskan memindahkan diskusi ke lokasi lain dengan jadwal yang tetap sama.

Dema FUF UIN Alauddin mengecam keputusan tersebut. Mereka menyayangkan sekaligus mempertanyakan pelarangan diskusi akademik yang menghadirkan pakar hukum tata negara, dan menilai langkah itu membatasi ruang intelektual kampus. Hingga Jumat (20/11/2026), Dema mengaku belum memperoleh penjelasan terang mengenai alasan dan dasar pertimbangan pembatalan izin.

Dekan FUF UIN Alauddin, Prof Muhaemin, membantah telah membredel kuliah umum tersebut. Ia menegaskan fakultas tidak melarang, tetapi kegiatan itu dijadwalkan pada hari libur. Menurutnya, fakultas tidak menyelenggarakan kegiatan pada Sabtu dan Minggu. Ia juga menyatakan surat permohonan dari penyelenggara tidak pernah masuk, sehingga tidak ada komunikasi resmi sebelumnya.

Muhaemin menambahkan, siapa pun yang hendak berkegiatan di fakultas seharusnya mengajukan surat lebih dahulu agar tertib. Jika kegiatan digelar pada hari kerja dan penyelenggara menyurat, ia mengklaim izin akan diberikan. Pernyataan itu berhadapan dengan versi panitia yang menyebut izin lisan sudah ada sebelum publikasi acara.

Dalam pernyataannya, Dema juga membandingkan sikap kampus terhadap kehadiran militer dengan pembatasan terhadap akademisi yang hendak berbicara. Perbandingan itu menjadi bagian dari kecaman mereka atas pembatalan izin, meski pihak fakultas menegaskan persoalannya sebatas prosedur dan hari pelaksanaan.

Perbedaan versi ini menyisakan persoalan yang lebih luas soal ruang diskusi di kampus: sejauh mana kegiatan mahasiswa pada akhir pekan memerlukan izin tertulis, dan bagaimana permohonan dinilai ketika narasumber dianggap kontroversial. Zainal Arifin Mochtar merupakan guru besar FH UGM, Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM, dan pernah menjabat Wakil Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan pada 2023-2025. Ia kerap mengulas persoalan konstitusi dan pemberantasan korupsi, serta menulis buku Kronik Otoritarianisme Indonesia. Hingga berita ini disusun, kuliah umum tetap dijadwalkan berlangsung pada Sabtu dengan lokasi baru di luar kampus.

Sumber: Fajar.co.id