Kolomdata.id, Makassar – DPRD Kota Makassar meminta semua pihak bersinergi untuk memberantas perang kelompok dan aksi geng motor.

Mereka juga meminta Polri dan TNI untuk bertindak tegas terhadap pelaku yang semakin meresahkan warga. Hal itu disampaikan usai DPRD melakukan silaturahmi dengan Kapolrestabes Makassar, Kejaksaan, dan TNI, di Polrestabes Makassar.

Anggota DPRD Kota Makassar, Muchlis A Misbah, mengatakan kedatangan rombongan DPRD bertujuan untuk membangun sinergi dengan pemerintah kota, Polri, dan TNI dalam mencegah serta mengatasi perang kelompok dan geng motor.

“Hari ini, saya mewakili ketua DPRD melakukan silaturahmi dengan Kapolrestabes dan Kejaksaan di Polrestabes Makassar. Kedatangan kami untuk meminta sinergi dengan Pemkot, Polri, dan TNI, dalam mencegah serta mengatasi perang kelompok dan geng motor,” ujar Muchlis.

Menurut Muchlis, DPRD mewakili masyarakat meminta aparat untuk tidak lagi memberi toleransi kepada pelaku yang terbukti bersalah. Ia menyebut, sudah cukup banyak korban yang jatuh akibat aksi tersebut.

“Pihak kepolisian meminta kepada kami anggota DPRD untuk memberi penegasan. Kami mewakili masyarakat meminta kepada Polri dan TNI untuk menindak tegas para pelaku. Mengingat sudah banyak korban, sekitar 5 orang meninggal dunia dalam dua tahun terakhir, termasuk yang terkena busur,” katanya.

Dia menegaskan, ketegasan yang dimaksud adalah penindakan tanpa toleransi karena perbuatan para pelaku sudah mengancam nyawa orang lain.

“Kami minta kepolisian dan TNI untuk bertindak tegas. Maksud saya, kalau memang ada yang terbukti bersalah, jangan diberikan toleransi lagi. Toleransi karena sudah mengancam jiwa orang lain, sudah mengancam nyawa orang lain,” ujarnya.

Selain penindakan, Muchlis juga menekankan pentingnya pencegahan. Dia meminta camat dan lurah untuk berperan aktif turun ke masyarakat dan mengedukasi anak-anak muda agar tidak terlibat perang kelompok.

“Diimbau kepada camat dan lurah untuk berperan aktif mengedukasi anak muda agar tidak melakukan perang kelompok. Karena ini sangat merugikan orang yang tidak bersalah. Kaitannya dengan itu, kalau Makassar kacau, banyak hal yang tidak bisa berjalan dengan baik di pemerintahan,” ujarnya.

Muchlis menilai, pendekatan tokoh masyarakat menjadi kunci pencegahan yang efektif. Ia mencontohkan kondisi di Manggala, yang kini sudah jarang terjadi perang kelompok.

Dia mengungkapkan, berdasarkan penjelasan Kapolrestabes, salah satu penyebab utama anak muda terlibat perang kelompok adalah karena tidak memiliki kegiatan. Selain itu, data kepolisian menunjukkan sebagian pelaku merupakan anak tidak sekolah.

“Menurut kapolres, penyebab utama perang kelompok ini karena anak-anak tidak punya kegiatan. Jadi tugas pemerintah membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya supaya anak-anak bisa bekerja. Data yang dihimpun kepolisian, beberapa anak yang terlibat perang kelompok itu adalah anak tidak sekolah,” ucapnya.

Muchlis pun mempertanyakan kehadiran pemerintah dalam menangani anak tidak sekolah dan mendesak Dinas Pendidikan untuk segera bertindak.

“Saya mengimbau kepada dinas pendidikan untuk ambil cepat data anak-anak tidak sekolah itu untuk disekolahkan kembali. Ada memang programnya, kan semua anak harus sekolah,” katanya.

Di akhir keterangannya, Muchlis mengimbau para orang tua untuk lebih menjaga anak-anaknya. Ia menegaskan, meski penindakan tegas diperlukan, pembinaan terhadap anak-anak tetap harus dilakukan.

“Jadi, itu intinya, kapolres minta DPRD meminta kepada kepolisian untuk minta tegas dan TNI, serta mengimbau kepada para orang tua untuk jaga anaknya. Jaga anaknya karena korban perang kelompok dan geng motor ini sudah cukup banyak di Kota Makassar dan sangat meresahkan,” ujarnya. (*)