Kolomdata.id — Jakarta – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mengundurkan diri dari jabatannya. Rapat pimpinan MPR secara resmi menerima surat pengunduran diri politikus Partai Keadilan Sejahtera itu pada Selasa (10/11/2026).

Pengumuman tersebut disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani melalui akun media sosial resminya, Selasa malam. Menurut Muzani, langkah selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di MPR. Ia tidak merinci alasan pengunduran diri tersebut dalam pernyataannya.

Penjelasan datang dari Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid. Ia menyebut pengunduran diri Hidayat berkaitan dengan penugasan baru sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat. Penugasan itu diarahkan untuk memperkuat diplomasi antarparlemen sekaligus memperluas dukungan internasional bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.

Menurut Kholid, pengalaman, kapasitas, dan jejaring internasional Hidayat merupakan modal penting untuk membangun kerja sama dengan parlemen berbagai negara serta memperjuangkan kepentingan bangsa dan kemanusiaan. BKSAP sendiri merupakan alat kelengkapan DPR yang menangani hubungan dengan parlemen negara lain dan forum antarbangsa.

Untuk mengisi kekosongan jabatan di pimpinan MPR, PKS telah memutuskan menunjuk Ketua Majelis Syuro partai, Mohamad Sohibul Iman. Kholid menyatakan Sohibul Iman akan menggantikan dan melanjutkan kepemimpinan Hidayat di pimpinan MPR. Sohibul Iman saat ini juga menjabat anggota Komisi I DPR.

Hidayat dikenal sebagai salah satu kader senior PKS yang lama menempati posisi di lembaga negara. Selain di MPR, ia tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Syuro PKS. Pergeseran posisi dari pimpinan MPR ke kursi ketua BKSAP menandai perubahan peran dari kerja kelembagaan legislatif ke ranah diplomasi parlemen.

Proses pergantian di pimpinan MPR berjalan melalui mekanisme internal partai sebelum ditetapkan secara kelembagaan. Fraksi PKS mengajukan nama pengganti, lalu pimpinan MPR memproses administrasinya sesuai aturan yang berlaku. Mekanisme itu memastikan komposisi pimpinan lembaga tetap utuh meski terjadi pergantian personel.

Pengunduran diri ini terjadi di tengah dinamika politik nasional yang ramai dibicarakan publik. Meski begitu, keterangan resmi dari MPR maupun PKS menempatkan perpindahan jabatan Hidayat sebagai bagian dari penataan tugas partai, bukan bagian dari persoalan lain yang sedang menjadi sorotan.

Di internal MPR, kursi wakil ketua mewakili fraksi-fraksi di lembaga tersebut. Pergantian personel diajukan partai melalui fraksinya, lalu diputuskan dalam rapat pimpinan. Karena itu, surat pengunduran diri Hidayat diterima lebih dulu di tingkat pimpinan sebelum administrasi pergantian diproses.

Bagi MPR, pergantian pimpinan menjelang akhir tahun menuntut penyesuaian pembagian tugas, termasuk dalam agenda sosialisasi ketetapan dan fungsi lembaga. Sementara di DPR, masuknya Hidayat ke BKSAP diharapkan memperkuat kerja diplomasi parlemen yang selama ini menjadi salah satu jalur perjuangan politik luar negeri Indonesia.

Sumber: Fajar.co.id