Kolomdata.id – Jakarta – Dukungan politik di kalangan legislator terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang menyasar posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian bertambah. Anggota DPR RI Mardani tercatat menjadi penandatangan pertama dalam inisiatif tersebut, dan ia mengonfirmasi bahwa jumlah pengusul terus bertambah.

Mardani mengirimkan dua berkas foto melalui pesan singkat. Berkas pertama berisi dokumen tanda tangan anggota DPR yang mendukung pengajuan HMP, sementara berkas kedua memuat uraian penjelasan beserta pasal-pasal yang relevan. Berdasarkan pantauan, sebanyak 12 anggota DPR telah membubuhkan tanda tangan pada dokumen usulan itu. Kendati demikian, Mardani menegaskan bahwa jumlah pengusul saat ini sudah melampaui angka tersebut dan masih bergerak naik sejak Selasa, 10 November 2026. Ia menyebut angka pengusul telah melewati 25 orang, dengan penambahan terjadi sejak malam sebelumnya dan berlanjut pada hari tersebut di lingkungan DPR.

Posisi Gibran sebagai Wakil Presiden mulai menjadi pusat perhatian publik setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menemukan bukti terkait ijazah setara SMA yang dipersoalkan. Situasi itu diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA atas nama Gibran Rakabuming Raka tidak sah dan batal. Dua putusan tersebut kemudian mendorong sejumlah politikus mendesak agar DPR menempuh jalur HMP untuk menindaklanjuti persoalan yang menyeret nama orang nomor dua di republik itu.

Dorongan itu datang dari sejumlah fraksi. Ahmad Doli Kurnia dari Fraksi Golkar termasuk yang mengusulkan penggunaan HMP untuk merespons persoalan tersebut. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan terdapat aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta partainya turut mengajukan HMP. Aspirasi tersebut, menurut Hasto, menjadi pertimbangan internal partai dalam menentukan sikap.

Perlu dipahami bahwa HMP merupakan hak konstitusional DPR untuk menyampaikan pendapat resmi atas persoalan kenegaraan tertentu. Landasan hukumnya tercantum dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 79 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) beserta perubahannya. Sesuai Pasal 79 ayat (4) UU MD3, terdapat tiga kondisi yang bisa menjadi dasar penggunaan HMP. Pertama, adanya kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, baik yang terjadi di dalam maupun di luar negeri. Kedua, sebagai kelanjutan dari penggunaan hak interpelasi atau hak angket yang sebelumnya telah ditempuh DPR. Ketiga, adanya dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau kondisi tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Berdasarkan penjelasan di situs resmi DPR, HMP tidak sekadar menjadi alat kritik politik. Hak tersebut juga dapat menjadi bagian dari proses konstitusional pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden. Dengan demikian, langkah sejumlah anggota DPR yang mulai menandatangani usulan HMP terhadap Wapres Gibran berpotensi membawa dampak politik yang jauh lebih luas daripada sekadar pernyataan sikap di parlemen. Penambahan jumlah penandatangan akan menjadi indikator seberapa besar dukungan politik yang terkonsolidasi untuk mendorong hak tersebut dibahas lebih lanjut di DPR.

Sumber: CNBC Indonesia