Kolomdata.id — Makassar – Jenderal TNI (Purn) Andi Muhammad Jusuf dijadwalkan menerima gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/11/2026). Penganugerahan itu berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, dengan Presiden bertindak langsung sebagai inspektur upacara.

Kepastian jadwal itu merujuk surat Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial tertanggal 6 November 2026 bernomor 1931/5.5/PB.06.00/11/2026. Surat tersebut ditujukan kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pemberitahuan penganugerahan gelar bagi tokoh asal daerah itu.

Bagi Sulawesi Selatan, penantian itu berlangsung panjang. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pertama kali mengusulkan nama M. Jusuf sebagai calon Pahlawan Nasional pada 2018. Prosesnya sempat tertahan karena sejumlah dokumen persyaratan belum lengkap dan usulan dikembalikan pemerintah pusat. Berkas baru dinyatakan rampung pada 2026 sehingga usulan bisa kembali diajukan ke Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Tahun ini Presiden memilih 18 tokoh untuk menerima gelar Pahlawan Nasional. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut seluruh nama yang diajukan merupakan tokoh yang memenuhi syarat, dan kepala negara yang menentukan daftar akhir. Nama M. Jusuf termasuk yang santer disebut sebelum pengumuman resmi, bersama sejumlah tokoh nasional lain dari berbagai latar, mulai ekonom, pendiri bank, hingga jurnalis.

M. Jusuf bukan nama baru dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Ia menjabat Menteri Perindustrian pada era Orde Lama dan awal Orde Baru, yakni sekitar 1964 hingga 1974. Setelah itu ia dipercaya sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan sekaligus Panglima ABRI untuk periode 1978 sampai 1983. Berikutnya ia memimpin Badan Pemeriksa Keuangan pada 1983 hingga 1993.

Dalam catatan sejarah, namanya juga tercatat sebagai salah satu saksi peristiwa penyerahan Surat Perintah 11 Maret 1966 dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Latar militer dan pengalaman birokrasinya membuat M. Jusuf dikenal sebagai tokoh yang bergerak di persimpangan politik, industri, dan pertahanan pada masa awal pembangunan nasional.

Perjalanan usulan M. Jusuf memakan waktu sekitar delapan tahun sejak pertama diajukan pada 2018. Selama periode itu, pemerintah daerah melengkapi berbagai dokumen yang disyaratkan, mulai dari riwayat perjuangan, rekam jabatan, hingga dukungan dari lembaga dan masyarakat. Berkas yang telah lengkap itu kemudian dibahas Dewan Gelar sebelum diteruskan kepada Presiden untuk diputuskan.

Upacara di Istana Negara akan diisi pembacaan keputusan serta penyematan gelar kepada para penerima atau ahli warisnya. Peringatan Hari Pahlawan sendiri mengacu pada peristiwa pertempuran di Surabaya pada 1945, yang setiap tahun dijadikan momentum mengenang jasa para pejuang. Setelah ditetapkan, gelar Pahlawan Nasional bersifat tetap dan menjadi bagian dari rekam resmi negara. Nama M. Jusuf akan tercatat bersama tokoh lain yang sebelumnya diakui atas jasa mereka dalam perjuangan dan pembangunan bangsa.

Sumber: Fajar.co.id