Kolomdata.id – Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Nusron Wahid mengumumkan pencabutan Hak Guna Usaha (HGU) terhadap 11 perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan di Kalimantan. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Senin (9/11). Para pemilik perusahaan tersebut tidak hanya berasal dari dalam negeri, tetapi juga dari sejumlah negara asing.

Berdasarkan penelusuran beneficial ownership, Nusron mengungkapkan bahwa dari 11 perusahaan itu terdapat investor yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Selain itu, ada juga pemegang saham dari dalam negeri yang identitasnya belum dapat diungkap ke publik. Sebanyak delapan perusahaan telah dikelompokkan ke dalam empat klaster tindakan berdasarkan tingkat pelanggaran dan status konsesi mereka.

Klaster pertama mencakup perusahaan yang seluruh HGU-nya dicabut. Tiga perusahaan masuk kategori ini: PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas konsesi 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, dengan luas 11.558 hektare; dan PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan total konsesi 7.715 hektare. Menurut Nusron, ketiga perusahaan ini terbukti mengalami kebakaran lahan lebih dari 50 persen, kejadian berulang, serta tidak memiliki sarana dan prasarana untuk antisipasi dan mitigasi kebakaran. Kondisi tersebut dinilai melanggar diktum surat keputusan saat hak guna usaha diberikan.

Klaster kedua berisi perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir, yaitu PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan luas konsesi 2.300 hektare. Izin perusahaan ini habis pada 2020. Nusron menegaskan bahwa lahan tersebut dipastikan akan diambil alih oleh negara.

Sementara itu, klaster ketiga terdiri dari tiga perusahaan yang HGU-nya juga dicabut: PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas konsesi 5.244 hektare; PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, dengan luas 4.750 hektare; dan PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan luas 5.134 hektare. Adapun klaster keempat diisi oleh PT SAE yang berlokasi di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas konsesi 1.510 hektare. Perusahaan ini hanya mengalami pencabutan sebagian atas HGU-nya.

Tiga perusahaan lain masih dalam proses pendalaman dan belum diputuskan statusnya. Ketiganya adalah PT JMS dan PT STP yang sama-sama beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nusron menyatakan bahwa tim sedang melakukan inspeksi fisik ke lapangan dan mengukur data-data yang ada untuk menentukan apakah pencabutan akan berlaku secara menyeluruh atau hanya sebagian.

Langkah pencabutan HGU ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menegakkan aturan di sektor perkebunan dan kehutanan, khususnya terkait kewajiban perusahaan menjaga lahan dari kebakaran. Hak Guna Usaha sendiri merupakan hak atas tanah yang diberikan negara kepada badan hukum untuk mengelola lahan pertanian atau perkebunan dalam jangka waktu tertentu. Pelanggaran terhadap ketentuan konsesi dapat berujung pada pencabutan izin, sebagaimana yang kini diterapkan terhadap sejumlah perusahaan di Kalimantan.

Sumber: Katadata