Kolomdata.id — Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai haram. Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape, yang disahkan melalui Sidang Pleno Komisi Fatwa di Jakarta pada Jumat, 6 November 2026 atau bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.

Fatwa tersebut disampaikan ke publik pada Senin, 9 November 2026. Penandatanganannya dilakukan Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan turut mengetahui dokumen itu.

Ada tiga poin hukum dalam ketetapan tersebut. Pertama, menggunakan rokok elektrik atau vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah atau sadd al dzariah agar perangkat itu tidak dijadikan sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Kedua, menyalahgunakan vape untuk konsumsi zat terlarang juga dinyatakan haram.

Poin ketiga memperluas cakupan larangan ke ranah usaha. Memproduksi dan atau memperjualbelikan rokok elektrik atau vape hukumnya haram. Dengan begitu, keharaman tidak hanya melekat pada konsumen, tetapi menjangkau seluruh mata rantai komersial, mulai dari pabrikan, distributor, sampai pengecer yang menjual produk tersebut.

Menurut Asrorun Niam, penetapan itu diambil untuk melindungi masyarakat. Ia berharap para pelaku usaha dan generasi muda memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam tersebut, demi menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, dan menahan diri dari ancaman bahaya narkoba serta zat adiktif. Fatwa ini disebut sebagai bentuk kehati-hatian agar vape tidak berkembang menjadi pintu masuk penyalahgunaan zat.

Dalam keterangan terpisah, MUI juga mendorong langkah lanjutan di tingkat negara. Lembaga itu meminta Presiden bersama parlemen menyusun undang-undang yang melarang peredaran vape, lengkap dengan ketentuan sanksi. Kementerian Kesehatan pun diminta menyiapkan kebijakan larangan rokok elektrik agar perlindungan kesehatan warga memiliki dasar hukum yang lebih kuat, bukan sekadar imbauan moral.

Fatwa MUI bukan regulasi yang otomatis mengikat secara hukum negara, tetapi pengaruhnya besar karena menjadi rujukan umat. Di sejumlah daerah, fatwa sering diikuti imbauan kepada pengelola tempat usaha, sekolah, dan kantor untuk membatasi produk tertentu. Bagi pelaku usaha vape, ketetapan ini berpotensi memengaruhi cara mereka memasarkan produk sekaligus menuntut penyesuaian dalam hitungan waktu dekat.

Pertimbangan Komisi Fatwa bertumpu pada tiga hal yang disebut dalam ketetapan: bahaya bagi kesehatan, kerusakan lingkungan, dan potensi penyalahgunaan perangkat. Kandungan nikotin serta aerosol menjadi sorotan, termasuk kemungkinan perangkat dimodifikasi untuk mengonsumsi zat lain. Kaidah sadd al dzariah dipakai karena vape dinilai dapat menjadi jalan menuju praktik yang lebih berbahaya bila dibiarkan beredar bebas.

Sumber: Fajar.co.id