Kolomdata.id – Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung persoalan penyalahgunaan alat kekuasaan negara yang dinilai dapat mengancam hak-hak warga negara, bahkan menyasar para pemimpin nasional. Hal itu disampaikannya dalam pidato pada rapat paripurna DPR. Ia menegaskan bahwa DPR akan memastikan seluruh kewenangan dan kekuasaan dijalankan demi kepentingan nasional, bukan untuk kepentingan pihak tertentu.

Dalam kesempatan itu, Puan juga menyampaikan apresiasi lembaga legislatif terhadap gerak cepat kepolisian dalam menangani kasus penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia. Menurutnya, aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional dan independen, tanpa menjadi alat kekuasaan siapa pun. DPR, lanjut dia, mendukung langkah kepolisian mengusut kasus tersebut secara transparan dan profesional agar terungkap tuntas.

Pernyataan itu muncul di tengah bergulirnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi. Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal, penghapusan data elektronik, serta illegal access. Keempatnya adalah mantan Kapolri yang juga pernah menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso; serta mantan Kepala Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat tiga pasal sekaligus. Pertama, Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang membawa ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun. Kedua, Pasal 332 ayat 1 dan/atau ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan risiko pidana penjara paling lama enam tahun. Ketiga, Pasal 32 ayat 1 UU ITE yang mengancam pelaku dengan hukuman penjara hingga delapan tahun.

Persoalan ini sebelumnya mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Ia menilai penyadapan yang dilakukan sejumlah jenderal polisi terhadap Prabowo tidak dapat dikategorikan sebagai penyadapan biasa. Karena itu, menurut dia, penyidik perlu menelusuri kaitannya dengan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP Nasional yang mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden serta makar dengan maksud menggulingkan pemerintah.

Yusril menjelaskan bahwa lingkup pasal tersebut mencakup upaya melumpuhkan presiden sehingga tidak mampu menjalankan tugas dan kewajibannya. Bila ditemukan bukti yang lebih berat, kata dia, bisa mengarah pada rencana membunuh presiden hingga menggulingkan pemerintahan. Namun ia menegaskan bahwa hal itu belum dapat dipastikan karena proses penyelidikan masih berjalan. Meski demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, ia menilai bukti yang ada sudah cukup untuk mengaitkan pasal makar kepada para tersangka.

Menurut Yusril, penyidik telah memiliki alat bukti permulaan yang mengarah pada dugaan upaya makar, tetapi penetapan pasal sepenuhnya diserahkan kepada penyidik. Ia menekankan bahwa masyarakat perlu mengetahui bahwa penyidikan dalam perkara ini tidak berhenti pada dugaan penyadapan saja, melainkan juga menyinggung perbuatan makar yang diatur dalam Pasal 191 hingga Pasal 193 KUHP. Pernyataan itu disampaikannya dalam keterangan pers di Jakarta pada Senin, 9 November 2026.

Dengan penetapan empat tersangka, publik kini menanti arah pengusutan yang lebih dalam. DPR mendorong agar proses hukum berjalan terbuka tanpa intervensi, sementara pemerintah melalui Menko Yusril memberi sinyal bahwa perkara ini bisa berkembang ke arah tuduhan yang lebih berat. Selain berdampak pada karier dan reputasi para perwira tinggi yang terseret, kasus ini juga menjadi ujian bagi institusi kepolisian dalam menjaga independensi aparat penegak hukum.

Di sisi lain, perdebatan hukum soal penyadapan sebagai instrumen kekuasaan negara akan menentukan sejauh mana penyidik berani membawa perkara ini. Penetapan pasal makar, jika nantinya diterapkan, bakal mengubah lanskap perkara dari sekadar pelanggaran data elektronik menjadi ancaman terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, transparansi penyidikan disebut menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum yang sedang berjalan.

Sumber: CNBC Indonesia