Kolomdata.id — Makassar – Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulawesi Selatan menyerahkan surat diskresi dari DPP kepada lima calon ketua DPD II dalam rapat pleno di Kantor DPD Golkar Sulsel, Jalan Amanagappa, Makassar, Sabtu, 14 November 2026. Penyerahan dilakukan Ketua DPD Golkar Sulsel Ilham Arief Sirajuddin.

Kelima penerima diskresi adalah Andi Kaswadi Razak untuk Kabupaten Soppeng, Basli Ali untuk Kepulauan Selayar, Islam Iskandar untuk Jeneponto, Megawati Jamal untuk Luwu Utara, dan Saleh Rahim untuk Enrekang. Mereka menerima pengecualian dari ketentuan organisasi agar tetap bisa mengikuti pencalonan ketua di musyawarah daerah masing-masing.

Latar belakang penerima berbeda-beda. Kaswadi Razak merupakan mantan Bupati Soppeng yang telah tiga periode memimpin Golkar di daerah itu. Megawati Jamal adalah Ketua Komisi I DPRD Luwu Utara yang belum genap lima tahun menjadi pengurus partai. Islam Iskandar, Wakil Bupati Jeneponto, juga belum memenuhi syarat lima tahun sebagai kader. Saleh Rahim adalah mantan politikus PKS yang kini bergabung dengan Golkar, sedangkan Basli Ali merupakan mantan Bupati Kepulauan Selayar yang hendak kembali memimpin Golkar Selayar.

Wakil Ketua Umum DPP Golkar Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan, diskresi bukan penetapan seseorang sebagai ketua. Menurut dia, kebijakan itu merupakan pengecualian terhadap persyaratan organisasi, misalnya bagi kader yang sudah dua periode menjabat sehingga tidak bisa melanjutkan. Ia menyebut diskresi sebagai pintu masuk atau tiket bagi kader untuk masuk ke arena pencalonan.

Setelah menerima diskresi, kandidat tetap harus mengikuti seluruh tahapan dan mekanisme organisasi seperti peserta lain yang memenuhi syarat tanpa pengecualian. Penentuan ketua tetap menjadi hasil Musda dengan mengedepankan mekanisme organisasi dan semangat musyawarah mufakat.

Sebelum surat diserahkan, para penerima wajib menandatangani pakta integritas. Mereka juga dibebani target peningkatan perolehan suara Golkar di daerah masing-masing hingga Pemilu 2029. Ketua Korbid Komunikasi dan Media DPD Golkar Sulsel M Arfandy Idris menambahkan, kandidat pemegang diskresi harus membangun dukungan politik di internal partai, terutama dari para pimpinan kecamatan.

Surat diskresi diterbitkan melalui kewenangan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Menurut Arfandy, kebijakan itu mengakomodasi kandidat yang belum memenuhi salah satu persyaratan administratif atau ketentuan pencalonan ketua Golkar di tingkat kabupaten, sehingga mereka tetap mendapat ruang mengikuti kontestasi Musda.

Rapat pleno itu sekaligus menetapkan jadwal Musda di sejumlah kabupaten dan kota. Musda Golkar Gowa dijadwalkan 16 November, disusul Jeneponto pada 19 November. Musda Luwu Timur dan Luwu Utara berlangsung 24 November, lalu Toraja Utara, Tana Toraja, dan Enrekang pada 25 November. Tana Toraja dan Kota Makassar turut diusulkan memperoleh kebijakan khusus dari DPP.

Sumber: Harian Fajar