Kolomdata.id — Takalar – Pemerintah Kabupaten Takalar membawa seluruh kepala desa ke Bali untuk mempelajari pengelolaan pemerintahan desa berbasis pariwisata dan ekonomi digital. Studi tiru atau benchmark berlangsung dua hari, 15 sampai 18 November 2026, dan menjadi kegiatan sejenis pertama bagi aparatur desa di daerah itu.

Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menjelaskan, Bali dipilih karena pengelolaan pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah di sana sudah berkembang hingga menyentuh tingkat desa. Menurut dia, capaian itu sejalan dengan arah pembangunan Takalar yang sedang mendorong pariwisata, penguatan UMKM, dan transformasi digital di tingkat pemerintahan paling bawah.

Pada hari pertama, kegiatan dibuka dengan arahan atau fire briefing dari bupati kepada seluruh peserta. Materi pengelolaan potensi desa disampaikan Kepala Balai Kementerian Desa RI Dr Mulyadin Malik, sedangkan tata kelola dan pengelolaan arsip pemerintahan desa dibahas Direktur Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Dr Eko. Sesi dilanjutkan diskusi dan tanya jawab untuk memperdalam pemahaman peserta.

Rombongan kemudian bergerak ke Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Desa itu dikenal mampu memadukan tata kelola desa adat, pengembangan destinasi wisata, dan pemanfaatan teknologi digital dalam satu sistem. Desa Kutuh juga meraih Juara II Nasional Jaga Desa Award 2026 untuk kategori Tertib Pengelolaan Keuangan Desa yang digelar Kejaksaan Agung bersama Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional.

Perbekel Desa Kutuh I Wayan Mudana sebelumnya menyatakan capaian Jaga Desa Award bukan prestasi instan. Desa itu mengikuti ajang tersebut dengan mengirimkan dokumen dan data secara daring pada 2025, lalu diumumkan sebagai pemenang pada April 2026. Desa Kutuh juga menargetkan hasil terbaik pada Mangupura Award 2026 kategori Pemerintahan Desa setelah Juara III pada 2023, Juara I pada 2024, dan Juara III pada 2025.

Bagi Takalar, pengalaman Desa Kutuh diharapkan menjadi rujukan menggali potensi lokal sekaligus menaikkan pendapatan asli desa. Bupati menekankan agar para kepala desa tidak berhenti pada pengalaman kunjungan, tetapi menerapkan pengetahuan yang diperoleh sesuai karakteristik dan potensi masing-masing desa. Ia menyebut para peserta antusias karena memperoleh hal baru sekaligus ruang berbagi pengalaman antardesa.

Takalar sendiri memiliki 86 pemerintah desa. Pada 2 November 2026, bupati memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala desa di Auditorium Karaeng Sanrobone, Kantor Bupati Takalar, dan menyampaikan tambahan alokasi anggaran Rp6,7 miliar bersumber dari Dana Alokasi Umum serta Dana Bagi Hasil. Kebijakan itu diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa hingga akhir 2026.

Peningkatan kapasitas aparatur desa juga menjadi bagian dari tujuh program unggulan pemerintah daerah, antara lain Takalar Unggul Digital serta Takalar Unggul BUMDes dan UMKM. Melalui studi tiru ini, pemerintah kabupaten berharap lahir inovasi yang membuat desa lebih produktif, mandiri secara anggaran, dan mampu menciptakan sumber penghasilan baru bagi warganya.

Sumber: Harian Fajar