Kolomdata.id — Jakarta – Irjen Pol Eko Hadi Santoso resmi diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Putusan itu diambil Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri dalam sidang yang berlangsung sembilan jam, Selasa, 17 November 2026, terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Sidang digelar di lingkungan Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, sejak pukul 09.00 hingga 18.00 WIB. Majelis dipimpin Komjen Pol Hendro Pandowo dengan wakil Irjen Pol Agus Dwi Hermawan. Hasilnya disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam konferensi pers di Mabes Polri.
Majelis menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku Eko Hadi dinilai sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri. Menurut Trunoyudo, atas putusan tersebut yang bersangkutan menyatakan banding.
Eko Hadi ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa, 3 November 2026. Sidang kode etiknya digelar di Ruang Sidang Biro Wabprof, Gedung Divisi Propam Polri, dan berlangsung tertutup bagi awak media. Perkara ini bermula dari dugaan penyadapan terhadap Presiden serta sejumlah tokoh lain dengan memanfaatkan akses dan perangkat teknologi milik Polri.
Dugaan pelanggaran yang dinilai terbukti meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, dan tindakan yang menyalahi prosedur, termasuk dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal. Penyidik menilai Eko mengakses Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional Bareskrim Polri secara tidak sah, baik saat menjabat Kepala Bagian Monitoring maupun pelaksana tugas pada posisi itu.
Dalam konstruksi perkara, akses tersebut disebut atas perintah Irjen Pol Slamet Uliandi, yang menurut keterangan penyidik berasal dari Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Polri telah menetapkan empat tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi. Majelis menilai Eko melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 junto ketentuan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Pemecatan Eko menjadikannya perwira tinggi kedua yang dikenai sanksi serupa dalam perkara ini. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution lebih dulu dijatuhi PTDH pada 10 November 2026. Agenda berikutnya adalah sidang etik terhadap Listyo Sigit yang dijadwalkan pekan depan, sehingga perkara penyadapan masih bergulir meski putusan terhadap dua jenderal sudah dijatuhkan.
Usai sidang, Eko terlihat keluar dari Gedung Divisi Propam sekitar pukul 18.46 WIB dengan pengawalan ketat personel Brimob. Ia mengenakan pakaian tahanan berwarna biru dan kedua tangannya terikat kabel ties. Kepada wartawan, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri yang pernah menangani jaringan Fredy Pratama itu menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf atas perbuatannya.
Sumber: Fajar.co.id

Tinggalkan Balasan