Kolomdata.id — Makassar – Pembangunan Jembatan Kembar Barombong yang menjadi akses alternatif penghubung perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, belum bisa dilanjutkan. Penyebabnya sengketa kepemilikan tiga bidang tanah yang masuk dalam lokasi pengadaan tanah. Kepala Bidang Pengadaan dan Pemanfaatan Tanah Dinas Pertanahan Kota Makassar, Muh Izhar Kurniawan, menyatakan status kepemilikan lahan masih ditelusuri bersama Kantor Pertanahan atau ATR/BPN Makassar. Karena itu, pemerintah belum dapat membayar ganti kerugian kepada pihak mana pun sebelum legalitas tanah dipastikan.

Menurut Izhar, ada tiga pihak yang memegang dokumen penguasaan atau alas hak atas bidang tanah terdampak, yakni Letkol Amsal Sampetondok, Rabaya, dan Jasmani Agi. Ketiganya mendasarkan klaim pada dokumen dengan dasar hukum yang berbeda. Bidang tanah yang diklaim Amsal Sampetondok tercatat mencakup sekitar 520 meter persegi dari area yang masuk rencana pengadaan. Persoalan bertambah rumit karena muncul gugatan dan somasi, di antaranya gugatan yang melibatkan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) serta Haji Paju Timula bersama sejumlah warga di sekitar lokasi.

Menghadapi kompleksitas itu, Pemerintah Kota Makassar mengubah skema pengadaan tanah. Semula proses direncanakan melalui pembayaran langsung antarpihak atau mekanisme business to business (B to B). Kini pengadaan diarahkan melalui tahapan resmi pengadaan tanah dengan melibatkan ATR/BPN. Pemkot lebih dulu menjalankan tahapan persiapan dan verifikasi dokumen sebelum menyerahkan berkas kepada Kantor Wilayah ATR/BPN untuk pemeriksaan lanjutan.

Setelah seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, pelaksanaan pengadaan tanah akan dilanjutkan ATR/BPN sesuai mekanisme yang berlaku. Bagian dari proses itu adalah pembentukan satuan tugas yang melakukan pendataan dan verifikasi objek maupun subjek tanah. Apabila status tanah telah jelas tetapi masih terdapat perkara hukum yang belum berkekuatan hukum tetap, pembayaran ganti kerugian dapat ditempuh melalui konsinyasi, yaitu penitipan uang ganti kerugian di pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar Sri Sulsilawati turut menjelaskan tahapan tersebut dalam pemaparan kepada wartawan.

Izhar menegaskan bahwa pengadaan dan pembebasan lahan merupakan tanggung jawab Pemerintah Kota Makassar. Sementara itu, perencanaan dan koordinasi difasilitasi pemerintah provinsi, sedangkan pembangunan fisik jembatan melibatkan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Pada Jumat (13/11/2026) digelar sosialisasi gambar rencana pembangunan jembatan di kawasan perbatasan Makassar-Takalar, sebagai bagian dari komunikasi proyek kepada warga dan pemangku kepentingan.

Jembatan Kembar Barombong dinantikan karena menjadi jalur alternatif untuk mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan Barombong, terutama pada jam sibuk dan saat arus kendaraan dari dan menuju Takalar meningkat. Kawasan itu selama ini dikenal sebagai salah satu titik kemacetan di sisi selatan Kota Makassar. Namun, percepatan proyek bergantung pada kepastian hukum atas lahan, sebab pemerintah tidak dapat menyalurkan ganti rugi bila pemilik yang berhak belum ditetapkan.

Dengan skema baru, proses pengadaan tanah menempuh jalur yang lebih panjang tetapi memberi kepastian administratif, mulai dari verifikasi dokumen, pendataan objek dan subjek tanah, hingga mekanisme konsinyasi bila masih ada sengketa yang berlanjut ke pengadilan. Pemerintah kota berharap seluruh tahapan dapat berjalan sesuai jadwal sehingga pembebasan lahan tidak lagi menjadi penghambat utama. Warga di sekitar lokasi juga diharapkan mengikuti sosialisasi agar memahami alur pengadaan dan hak yang melekat pada bidang tanah yang terdampak.

Sumber: Harian Fajar