Kolomdata.id — Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mengantisipasi potensi banjir dan genangan di Kota Makassar menjelang musim hujan. Rapat koordinasi digelar di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (12/11/2026), dengan melibatkan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan Jeneberang, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulsel, Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, perwakilan 14 kecamatan di Makassar, serta sejumlah pihak dari Kabupaten Gowa.

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran Satpol PP Sulsel, Fahlevi Yusuf, mengatakan pihaknya mengundang perwakilan 14 kecamatan dan unsur terkait dari Gowa untuk membahas kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Menurutnya, koordinasi diperlukan karena genangan di Makassar tidak hanya dipengaruhi kondisi saluran air di dalam kota, tetapi juga aliran air dari kawasan di sekitarnya.

Berdasarkan data BBWS Pompengan Jeneberang, setidaknya ada lima lokasi yang selama ini kerap mengalami banjir dan genangan. Lokasi itu meliputi Jalan Urip Sumoharjo tepat di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani di Kecamatan Rappocini, Perumahan Kodam III di Kecamatan Biringkanaya, Jalan Inspeksi Kanal Borong di Kecamatan Manggala, serta kawasan depan Universitas Hasanuddin. Sejumlah ruas jalan utama juga menjadi perhatian, antara lain Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Sultan Alauddin.

Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS Pompengan Jeneberang, Rahayu, menjelaskan bahwa persoalan genangan tidak selalu disebabkan kapasitas kanal utama. Hasil pemantauan teknis menunjukkan saluran utama penampung air masih memiliki ruang memadai. Namun, genangan kerap timbul karena aliran air terganggu di saluran sekunder atau tersier, sehingga air meluap lebih dulu sebelum mencapai kanal utama. Penyebabnya beragam, mulai dari penyempitan saluran hingga hambatan dan sumbatan sampah.

Dalam rapat itu turut disorot aktivitas bangunan yang diduga tidak mengantongi izin operasional tetapi berdampak langsung pada sistem drainase lingkungan. Fahlevi menegaskan perlunya pengawasan ketat dari pemerintah kecamatan dan kelurahan terhadap alih fungsi lahan serta berdirinya bangunan yang menutup saluran air. Penertiban dinilai mendesak agar fungsi drainase bisa kembali optimal, terutama di kawasan yang berulang kali tergenang setiap hujan deras.

Sebagai langkah lanjutan, BBWS Pompengan Jeneberang memastikan akan menjalankan pemeliharaan kanal dan perbaikan saluran air secara berkala. Pemerintah provinsi juga mendorong konsolidasi dengan Dinas Tata Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, hingga BPJN Sulsel agar potensi hambatan aliran air dapat diidentifikasi dan ditangani lebih awal. Warga diminta ikut menjaga saluran dari sampah dan limbah agar kapasitas drainase tidak menyusut.

Rapat tersebut mengacu pada prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang menyebut Kota Makassar dan sekitarnya mulai memasuki musim hujan pada Desember 2026, dengan puncak curah hujan diperkirakan pada Januari 2027. Dengan pemetaan titik rawan dan pembagian tugas antarinstansi, pemerintah berharap risiko genangan dapat ditekan sekaligus mempercepat penanganan ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda kawasan tersebut.

Sumber: Harian Fajar