Kolomdata.id — Parepare – Wali Kota Parepare Tasming Hamid menemui puluhan jurnalis dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung menyusul pernyataannya dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) tingkat Kota Parepare yang viral dan menuai sorotan kalangan media. Pertemuan berlangsung dalam silaturahmi di Rumah Jabatan Wali Kota Parepare, Jalan Lasiming, Jumat sore (13/11/2026), tak lama setelah Tasming kembali dari Jakarta. Pertemuan itu digelar sekitar pukul 14.30 Wita dan diawali dengan permohonan maaf serta penjelasan mengenai konteks ucapannya.

Di hadapan para jurnalis, Tasming secara terbuka mengakui kesalahannya dan menegaskan tidak pernah bermaksud menyinggung, apalagi melukai perasaan pekerja media. Ia menyatakan merasa bersalah atas pernyataan yang terlontar dalam forum internal pemerintah kota tersebut. Menurutnya, forum itu murni membahas persoalan Kota Parepare dan tidak dimaksudkan menyudutkan pihak mana pun, termasuk wartawan yang selama ini meliput pemerintahan daerah.

Pernyataan kontroversial itu sebelumnya disampaikan Tasming saat memimpin rapat monev SKPD triwulan III di Auditorium BJ Habibie, Jumat (6/11/2026). Dalam rekaman yang beredar, ia mempersoalkan media mitra pemerintah yang tetap melontarkan kritik, lalu menyinggung istilah Bali Bella’ dan menyebut “halal darahnya” bagi media yang dinilai bermuka dua. Rekaman itu menyebar di media sosial dan memicu reaksi dari kalangan jurnalis serta organisasi pers.

Puncaknya, puluhan jurnalis dan pekerja media yang mengatasnamakan diri Media Parepare Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/11/2026). Mereka menyampaikan lima tuntutan, antara lain mengecam pernyataan yang dinilai provokatif, menuntut permintaan maaf terbuka kepada seluruh media di Parepare, serta mendesak klarifikasi langsung. Koordinator aksi memberikan tenggat satu kali 24 jam dan mengancam menempuh somasi hukum bila tuntutan tidak dipenuhi. Dalam aksi itu, massa juga membawa spanduk protes. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar lebih dulu mengecam pernyataan tersebut.

Tasming mengaku telah merilis pernyataan maaf tertulis pada Kamis (12/11/2026), sebelum aksi protes berlangsung. Dalam keterangan tertulis itu ia menyatakan tidak ada niat menghalangi media menjalankan tugas, menghormati kebebasan pers, dan memahami bahwa kritik merupakan bagian dari demokrasi. Ia juga menegaskan kerja sama kemitraan dengan pemerintah daerah tidak dimaknai sebagai upaya mengekang independensi jurnalistik.

Pada pertemuan di Rumah Jabatan Wali Kota, Tasming membuka ruang dialog bagi jurnalis untuk menyampaikan kritik, saran, dan masukan terhadap jalannya pemerintahan serta arah pembangunan Parepare. Ia menyebut pemerintah kota justru membutuhkan masukan dan kritik berbasis fakta, termasuk dari media mitra. Ia juga mengingatkan bahwa hubungan baik dengan insan pers telah terjalin lama dan berharap polemik ini tidak merusak kerja sama yang sudah terbangun.

Meski permohonan maaf telah disampaikan, sorotan terhadap kasus ini belum sepenuhnya surut. Kementerian Dalam Negeri melalui Inspektorat Jenderal disebut tengah menyusun laporan resmi terkait pernyataan Wali Kota Parepare untuk diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri. Sejumlah kalangan menilai persoalan ini menyangkut perlindungan terhadap kebebasan pers, bukan sekadar salah ucap seorang kepala daerah.

Sumber: Harian Fajar