Kolomdata.id — Jakarta – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memaparkan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat. Kegiatan berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Pemprov Sulsel diwakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra.

Dalam paparannya, Winarno menjelaskan komitmen, kebijakan, dan implementasi keterbukaan informasi di lingkungan pemerintahan daerah. Ia menyebut Sulawesi Selatan telah tiga kali memperoleh predikat informatif dalam penilaian keterbukaan informasi badan publik. Menurutnya, capaian itu menjadi dorongan untuk terus memperkuat layanan informasi, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik di provinsi tersebut.

Presentasi dinilai sejumlah panelis, yakni Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat Joemarthine Chandra, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko, serta akademisi Emilia Bassar. Dalam forum itu, badan publik diminta memaparkan visi, misi, kebijakan, hingga dampak nyata keterbukaan informasi bagi masyarakat, bukan sekadar laporan dokumen yang diunggah ke laman resmi.

Uji publik merupakan salah satu komponen penilaian akhir Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Komisi Informasi Pusat menilai 385 badan publik yang terbagi dalam tujuh kategori, meliputi 48 kementerian, 46 lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian, 35 lembaga nonstruktural, 38 pemerintah provinsi, 61 badan usaha milik negara, 149 perguruan tinggi negeri, dan delapan partai politik. Dari jumlah tersebut, 282 badan publik dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahapan presentasi uji publik.

Tema yang diusung tahun ini adalah “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik”. Ketua Komisi Informasi Pusat Handoko Agung Saputro menyatakan uji publik diarahkan untuk mengukur komitmen pimpinan, efektivitas kebijakan, serta dampak implementasi keterbukaan informasi terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Penilaian mencakup aspek komitmen dengan bobot 50, kebijakan 25, dan dampak 25, sementara kehadiran serta keaktifan pimpinan badan publik menjadi pertimbangan pada aspek komitmen.

Rangkaian presentasi uji publik berlangsung pada 10-12 November 2026. Hasil tahapan ini berkontribusi sebesar 20 persen terhadap penilaian akhir Monev 2026 dan akan menentukan kategori keterbukaan informasi setiap badan publik. Komisi Informasi Pusat menggunakan empat kategori penilaian, yaitu informatif, menuju informatif, cukup informatif, dan tidak informatif. Kategori tersebut dapat berubah, baik meningkat maupun menurun, berdasarkan hasil evaluasi tahun berjalan.

Bagi Pemprov Sulsel, forum ini menjadi ruang untuk menjelaskan praktik keterbukaan informasi yang sudah berjalan, termasuk layanan informasi publik di tingkat provinsi. Pemerintah provinsi berharap penilaian tahun ini mempertahankan predikat informatif sekaligus mendorong satuan kerja perangkat daerah memperbaiki kualitas layanan informasi. Hasil akhir Monev Keterbukaan Informasi Publik 2026 akan diumumkan Komisi Informasi Pusat setelah seluruh tahapan penilaian selesai.

Sumber: Fajar.co.id