Kolomdata.id — Kedatangan barang milik PT IHIP di pelabuhan Waru-Waru cukup menghebohkan. PT IHIP dituding tak melakukan koordinasi dengan Pemkab Lutim.
Barang milik PT. Indonesia Huali Industry Park (IHIP) yang tiba di pelabuhan Waru – Waru di kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Minggu (08/06/25), yakni 15 kontainer dan 24 modular. Barang untuk pembangunan mes dan kantor Huali Nikel Indonesia (HNI) ini, diangkat menggunakan trailler truk menuju Enggano, Soroako.
Kadis Perhubungan Kabupaten Luwu Timur, Abdul Rasyak Salim mengatakan, pemanfaatan pelabuhan sepenuhnya dibawah kewenangan Syahbandar. Tak ada kewenangan Dishub Kabupaten.
“Bukan kewenangan Dishub Kabupaten. Itu urusan Pelabuhan. Kita hanya fasilitasi. Kita tidak ada kewenangan di situ. Saya fasilitasi IHIP ke Syahbandar. Selanjutnya itu bukan saya. Itu kewenangannya mereka,” kata Salim sapaan Kadishub Lutim kepada Kolomdata.id melalui sambungan telepon WhatsApp, Senin, (09/06/25).
Salim mengaku, jika koordinasi IHIP dengan Dishub sangat baik. IHIP begitu terbuka. “Tidak harus koordinasi kalau ada barang (bongkar) di pelabuhan. Barang itu urusannya. Kalau soal jalanan, itu bagian dari kompensasi Pemda terhadap pembangunan pelabuhan. Makanya tidak ada retribusi di situ,” ungkapnya.
Makanya, Dishub Kabupaten tak ada kewenangan soal pemanfaatan pelabuhan. Itu kewenangan Syahbandar. Sehingga, tak perlu ada koordinasi atau melapor terlebih dahulu.
“Kami (Dishub) yang fasilitasi (IHIP, red) ke Syahbandar untuk pemanfaatan pelabuhan Waru-Waru. Termasuk pemanfaatan pelabuhan CLM, kami juga yang fasilitasi. Ini yang masih berproses,” imbuhnya.
Lalu apa yang disayangkan Disnakertrans Lutim. Begini penjelasannya ;
Kadisnakertrans Lutim, Kamal Rasyid mengatakan, IHIP maupun HNI memang melakukan koordinasi selama ini. Tetapi, tidak ada lagi koordinasi setelah barang tiba di pelabuhan Waru-Waru.
“Ini langsung ada kegiatan seperti ini. Saya ditanya apakah ada koordinasi. Saya jawab tidak ada. Karena memang tidak ada koordinasi soal itu,” kata Kamal Rasyid kepada kolomdata.id melalui sambungan telepon WhatsApp, Senin, (09/06/25).
Kamal Rasyid bilang, IHIP seharusnya melakukan koordinasi. Karena barang yang dikirim berupa kontainer. “Kita tidak tahu apa didalamnya itu. Jangan sampai ada tenaga kerja asing yang masuk. Kita disebut kecolongan lagi,” bebernya.
IHIP sambungnya harus belajar dari beberapa kejadian. Seperti tenaga asing yang digunakan untuk melakukan survei di Balambano. Kehadiran tenaga asing ini mendapat sorotan keras dari masyarakat.
“Gara-gara ini kami sampai dibilangin kecolongan di DPRD. Pada saat bongkar barang di pelabuhan, kak ada tenaga kerja asing di situ. Seharusnya, mereka koordinasi, jangan sampe kejadian lagi seperti di Balambano,” ungkap Kamal.
Kamal Rasyid bilang, jumlah tenaga kerja yang dilaporkan IHIP ke Disnakertrans Lutim sekitar 15 orang. Sementara karyawan HNI lebih sedikit.
“Kita tidak minta-minta ada tenaga kerja asing (pada pengiriman barang). Kita dibilang kecolongan lagi. Dan masalah ini besok insyaallah diselesaikan,” imbuhnya.
Eksternal PT IHIP, Syamsul Dermawan menyampaikan permohonan maaf terkait hal ini. “Kami mohon maaf. Kami akan perbaiki lagi soal koordinasi ini. Sekali lagi maaf,” katanya. (*)
