Praktik pengadaan mobil ambulans yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Vale Indonesia untuk tahun 2025 kini menuai sorotan tajam. Pasalnya, meski anggaran sebesar Rp 6,8 miliar telah mengalir ke rekening penyedia barang, jejak fisik kendaraan tersebut hingga awal Mei 2026 masih belum terlihat wujudnya di lapangan. Padahal, ambulan-ambulan itu dijanjikan akan diserahkan kepada 24 desa yang tersebar di empat kecamatan, dengan nilai kontrak mencapai Rp 285 juta per unit kendaraan.

PT Malili Suplai Utama, perusahaan yang dikait-kaitkan dengan Erwin R Sandi, seorang figur yang disebut-sebut dekat dengan Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, telah menerima pembayaran penuh sejak Januari 2026. Berdasarkan klausul kontrak yang disepakati, seluruh unit seharusnya sudah tiba di lokasi tujuan paling lambat pada bulan April tahun yang sama. Bahkan, ada janji lisan bahwa pembagian kendaraan akan dilakukan bertepatan dengan momen safari Ramadan di bulan Maret, namun hingga hari ini pengiriman tersebut tak pernah terealisasi.

Janji lain yang sempat mencuat adalah rencana peresmian simbolis armada tersebut dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-23 Kabupaten Luwu Timur. Namun, hingga tanggal 2 Mei 2026, tidak ada satu pun ambulans yang benar-benar hadir secara fisik. Upaya konfirmasi terhadap Erwin R Sandi juga menemui jalan buntu, karena nomor telepon dan WhatsApp-nya dilaporkan tidak aktif. Seorang rekan dekatnya yang ditemui pada Jumat, 1 Mei 2026, mengungkapkan bahwa ia pun sudah cukup lama gagal menjalin komunikasi dengan yang bersangkutan.

Fenomena ini menjadi ironis mengingat terdapat aturan baku yang tertuang dalam Petunjuk Teknis Operasional Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT Vale Indonesia. Regulasi yang mengacu pada Dukungan Sustainable Development Goals Desa tahun 2023 itu secara eksplisit melarang praktik monopoli dalam pengadaan barang dan jasa melalui pihak ketiga. Kendati demikian, Erwin R Sandi dinilai berhasil memenangkan tender untuk pengadaan ambulans di 24 desa yang tersebar di Kecamatan Malili, Wasuponda, Towuti, dan Nuha.

Sejumlah kepala desa yang terlibat pun angkat bicara dengan nada pasrah. Mereka mengaku pernah dikumpulkan pada bulan Januari dan diminta menyepakati skema pengadaan tersebut. Salah seorang kades yang enggan disebut namanya menyatakan bahwa dirinya hanyalah seorang kepala desa yang harus memahami keputusan yang telah diambil bersama. Sementara itu, dari sisi anggaran, setiap desa binaan menerima alokasi CSR sebesar Rp 300 juta per tahun untuk mendanai berbagai program sosial, lingkungan, dan ekonomi. Fokus penggunaan dana tersebut seharusnya diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, penghijauan, penguatan UMKM, serta perbaikan infrastruktur publik.

Berdasarkan dokumen penawaran yang diajukan Erwin R Sandi, harga satu unit ambulans dipatok di angka Rp 285 juta. Artinya, dari total dana desa sebesar Rp 300 juta, hanya tersisa Rp 15 juta yang bisa digunakan untuk menjalankan program-program utama yang bersentuhan langsung dengan hajat hidup warga. Seorang kepala desa lain yang juga meminta identitasnya dirahasiakan menegaskan bahwa dana yang dikirimkan ke pihak penyedia hanya sebesar Rp 250 juta, bukan sesuai nilai yang tertera dalam proposal. Pihak eksternal dari PT Vale Indonesia dikabarkan akan melakukan investigasi terkait temuan ini, setelah menerima laporan adanya lima unit ambulans yang berada di Kecamatan Malili, sementara 19 unit lainnya dikabarkan masih tertahan di Tangerang.