Kolomdata.id — Program Rp 2 Miliar setiap desa hanya angan-angan. Sebab, tak semua desa dapat tahun ini. Hanya 33 desa dari 125 desa. Kades cemas, tapi takut bersuara.
Kolomdata menemukan beberapa kepala desa membahas isu ini. Mereka cemas, tak dapat dana BKK tahun ini. Hanya saja, mereka tak berani bersuara.
“Sekarang belum ada memang dana BKK yang turun. Masa hanya 33 desa yang dapat dana BKK. 92 Desa yang lain ini tidak dapat. Diantar kami ini, ada yang dapat ada yang tidak. Kan tidak begitu janjinya kemarin,” kata salah seorang kepada desa yang namanya minta tidak disebutkan, Rabu, (11/06/25).
Mereka berharap tetap mendapatkan dana BKK Rp 1 Miliar. “Kalau ada pale 33 desa dapat Rp 2 miliar tahun ini karena jadi percontohan tidak apa-apa. Asal, kami ini yang sisanya 92 Desa tetap dapat dana BKK Rp 1 Miliar. Tapi kalau tidak ada, kita mau bagaimana,” ungkap salah seorang kades lagi yang juga namanya minta tidak disebutkan.
Desa sesungguhnya punya beberapa sumber keuangan. Desa mendapatkan Dana Desa (APBN) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
Kemudian, ada dari Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini diperuntukkan untuk membiayai biaya gaji biaya operasional perangkat desa. Lalu, BKK. Dari dana inilah yang digunakan untuk membayar tunjangan aparat desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa).
Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam belum bisa memberikan keterangan detail terkait program ini. Masih sibuk. “Tabe saya masih sementara acara dulu,” katanya melalui pesan WhatsApp, Rabu, (11/06/25).
Sementara itu, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Luwu Timur, Halsen, mengatakan, program ini masih disusun secara teknis. Sehingga, masih menunggu hasil akhir.
“Perbub-nya (peraturan bupati) masih sementara proses. Tunggumiq (maki,red),” kata Halsen menanggapi isu program bantuan BKK Rp 2 miliar setiap desa melalui pesan WhatsApp.
Sementara itu, Anggota DPRD Lutim, Mahading mengatakan, porsi anggaran memang perlu disesuaikan. Makanya, program BKK Rp 2 miliar per desa ini masih dalam proses pembahasan.
“Kalaupun tahun ini uji coba karena anggaran tidak cukup misalnya, maka desa lain ini tetap dapat dana BKK Rp 1 Miliar. Tetapi, kita akan tetap lihat nantinya,” kata Mahading. (*)
