Kolomdata.id — Kabar gembira soal bantuan Rp 2 miliar untuk setiap desa ternyata tinggal mimpi. Dari total 125 desa yang ada, hanya 33 desa yang bakal menerima dana tersebut pada tahun ini. Situasi ini membuat para kepala desa dilanda kegelisahan, namun mereka enggan berbicara terbuka.

Informasi yang dihimpun Kolomdata mengungkapkan bahwa sejumlah kades telah saling berdiskusi mengenai masalah ini. Kekhawatiran utama mereka adalah tidak masuknya desa mereka ke dalam daftar penerima BKK tahun ini. Meskipun demikian, tidak ada satu pun yang berani mengangkat suara secara terbuka.

Seorang kepala desa yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan bahwa hingga saat ini dana BKK memang belum ada yang turun. Ia mempertanyakan mengapa hanya 33 desa yang mendapatkan alokasi tersebut, sementara 92 desa lainnya harus gigit jari. Padahal, menurutnya, janji yang disampaikan sebelumnya tidak demikian. Hal ini ia sampaikan pada Rabu, 11 Juni 2025.

Para kades tersebut tetap berharap ada kepastian mengenai dana BKK sebesar Rp 1 Miliar. Salah satu dari mereka mengungkapkan bahwa jika 33 desa tersebut memang dipilih sebagai percontohan dan menerima Rp 2 miliar, itu tidak menjadi persoalan. Namun, yang lebih penting adalah 92 desa sisanya tetap mendapatkan BKK senilai Rp 1 miliar. Jika tidak demikian, mereka merasa bingung harus berbuat apa.

Sebenarnya, desa memiliki beberapa sumber pemasukan keuangan. Dana Desa yang berasal dari APBN merupakan salah satunya, yang dipakai untuk membiayai jalannya pemerintahan, kegiatan pembangunan, dan upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, ada juga Alokasi Dana Desa (ADD) yang khusus diperuntukkan bagi pembayaran gaji dan biaya operasional perangkat desa. Sumber ketiga adalah BKK, yang digunakan untuk membayar tunjangan bagi aparat desa dan anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut mengenai program ini. Ia mengaku masih ada acara yang harus dihadiri, sebagaimana disampaikannya melalui pesan WhatsApp pada Rabu, 11 Juni 2025.

Di sisi lain, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Luwu Timur, Halsen, menjelaskan bahwa program ini masih dalam tahap penyusunan teknis. Ia menyebutkan bahwa hasil akhirnya masih menunggu proses yang sedang berjalan. Terkait peraturan bupati (Perbub), Halsen mengatakan bahwa prosesnya masih berlangsung dan meminta untuk bersabar menunggu.

Menanggapi isu ini, Anggota DPRD Lutim, Mahading, berpendapat bahwa alokasi anggaran memang harus disesuaikan dengan kondisi. Menurutnya, program BKK Rp 2 miliar per desa ini masih dalam tahap pembahasan. Ia menegaskan bahwa jika tahun ini hanya dilakukan uji coba karena keterbatasan anggaran, maka desa-desa lainnya tetap harus menerima BKK sebesar Rp 1 miliar. Namun, ia juga mengatakan bahwa keputusan final akan tetap dilihat perkembangannya nanti.