Kolomdata.id – New Delhi – Gelombang penangkapan mewarnai aksi unjuk rasa di New Delhi, India, pada Sabtu (10/10/2026). Aparat kepolisian menahan puluhan pengunjuk rasa sekaligus sejumlah tokoh oposisi saat mereka hendak menyuarakan penolakan terhadap penyelenggara pemilu. Penangkapan berlangsung di tengah pengetatan pengamanan besar-besaran, termasuk penghentian sementara layanan transportasi dan telekomunikasi di sekitar lokasi demonstrasi.
Aksi yang digagas gerakan pemuda Cockroach ini menuntut pengunduran diri Kepala Komisioner Pemilihan Umum Gyanesh Kumar. Massa mempersoalkan revisi daftar pemilih yang oleh para kritikus dinilai menguntungkan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin Perdana Menteri Narendra Modi. Demonstrasi bertajuk “Menyelamatkan Demokrasi” itu sedianya menjadi aksi terbesar sejak rangkaian protes dimulai pekan sebelumnya.
Seorang demonstran perempuan sempat menyampaikan pendiriannya sebelum akhirnya diseret petugas dari lokasi. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak memusuhi politisi maupun partai tertentu, melainkan menolak kebijakan yang dinilai cacat. Identitas perempuan tersebut tidak disebutkan dalam laporan.
Mantan Kepala Menteri Kerala, Pinarayi Vijayan, turut hadir di lokasi demonstrasi di Jantar Mantar bersama sejumlah pemimpin oposisi lainnya. Mereka terlihat meninggalkan tempat itu dengan kendaraan polisi. Selain itu, aparat menahan pendiri Cockroach Janta Party (CJP), Abhijeet Dipke, bersama dua pemimpin seniornya, Saurav Das dan Ashutosh Ranka, begitu mereka tiba di Delhi dari Mumbai. Penahanan ketiganya dikonfirmasi melalui pernyataan resmi CJP.
Latar belakang aksi ini adalah laporan Indian Express yang mengungkap adanya sejumlah wakil Kumar yang mempertanyakan dan berbeda pendapat dengannya soal revisi daftar pemilih. Revisi tersebut berujung pada penghapusan sekitar 130 juta pemilih dari daftar. Angka itu menjadi salah satu pemicu utama kemarahan publik dan mendorong gelombang protes dalam sepekan terakhir.
Sebelumnya, pada Jumat (9/10), kepolisian Delhi sudah menyatakan tidak mengeluarkan izin untuk demonstrasi tersebut. Aparat juga memperingatkan bahwa pelanggar akan menghadapi konsekuensi hukum. Meski demikian, CJP tetap melanjutkan rencana aksi dengan alasan menjalankan hak dasar warga. Sikap itu membuat benturan dengan aparat nyaris tak terhindarkan.
Penangkapan puluhan orang dan pembatasan layanan publik menunjukkan betapa tegang situasi di ibu kota India itu. Langkah kepolisian dinilai sebagai upaya meredam protes sebelum membesar, sementara pihak pengunjuk rasa bersikeras bahwa menyampaikan pendapat adalah hak yang dilindungi konstitusi. Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi soal jumlah pasti yang ditahan maupun rencana lanjutan dari CJP dan partai oposisi.
India merupakan negara demokrasi terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk, sehingga persoalan daftar pemilih selalu menjadi isu sensitif. Revisi yang menghapus puluhan juta nama berpotensi memengaruhi peta politik nasional, terutama menjelang agenda pemilu berikutnya. Perkembangan situasi di New Delhi ini pun menjadi perhatian luas karena menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara pemilu.
Sumber: CNBC Indonesia
Tinggalkan Balasan