Kegelisahan mendalam tengah melanda jajaran pengusaha konstruksi lokal yang selama ini bermitra dengan PT Vale Indonesia. Mereka mengaku hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan tekanan psikologis yang berkepanjangan, di mana suara protes justru berujung pada sanksi pemutusan kerja sama. Ketua GAPMAL, Mursal Muhammadiyah, mengungkapkan pengalaman pahitnya saat bertemu Bupati Luwu Timur di kantor bupati pada Selasa (28/04/2026). Ia mengaku perusahaannya pernah masuk daftar hitam selama lima tahun dan setelahnya tidak pernah lagi mendapatkan proyek.

Praktik yang dinilai tidak adil ini bermula dari alur tender yang tampak prosedural namun menyimpan kepentingan tertentu. Prosesnya berawal dari departemen pengguna di lingkungan PT Vale yang menyusun anggaran proyek, kemudian menunjuk seorang Project Manager. PM inilah yang menentukan kriteria proyek, apakah akan digarap oleh kontraktor lokal atau nasional, sebelum diteruskan ke departemen CMT. Selanjutnya, departemen Procrutmen mengundang kontraktor untuk mengajukan penawaran tanpa mengetahui pagu anggaran, lalu dilakukan pembahasan teknis dan seleksi. Perusahaan yang terpilih kemudian diundang untuk negosiasi harga, dan di sinilah titik rawan terjadi tekanan agar penawaran diturunkan serendah mungkin.

Mursal menjelaskan bahwa di balik kesan transparan, PT Vale sejatinya telah menentukan sejak awal jenis pekerjaan yang boleh diambil pengusaha lokal. Penentuan ini menggunakan matriks Scope of Work Assesment yang menilai nilai serta risiko pekerjaan, yang kemudian menentukan perangkingan dan status proyek. Untuk memastikan proyek tetap menjadi milik perusahaan nasional, pekerjaan-pekerjaan kecil seperti drainase, penanganan tebing, dan penanaman sengaja digabungkan menjadi satu paket besar. Penggabungan ini menjadikan nilai proyek membengkak dan terkesan berisiko, sehingga menjadi alasan bagi PT Vale untuk menyerahkannya kepada perusahaan besar yang dianggap memiliki modal kuat.

Ironisnya, meski perusahaan nasional yang memenangkan tender, pengerjaan di lapangan justru dilakukan oleh kontraktor lokal. Fakta ini diperkuat dengan temuan bahwa 90 persen proyek yang dimenangkan perusahaan nasional pada akhirnya dikerjakan oleh tenaga dan sumber daya lokal. Namun, keuntungan yang diraup pengusaha lokal sangat timpang. Jika berkontrak langsung dengan PT Vale, margin keuntungan mereka hanya berkisar 2-3 persen, sementara kontraktor nasional bisa menikmati keuntungan hingga 7-8 persen. Mursal menambahkan bahwa pengusaha lokal kerap ditawar habis-habisan dengan ancaman tidak mendapatkan pekerjaan jika menolak, dan ia sendiri mengalaminya langsung.

Data keberlanjutan PT Vale tahun 2024 menunjukkan betapa besar keberpihakan kepada kontraktor nasional. Dari total anggaran Rp 12,7 triliun yang digelontorkan, pengusaha lokal hanya menerima porsi Rp 1,9 triliun atau sekitar 15 persen yang melibatkan 151 perusahaan. Sebaliknya, 632 pemasok nasional mendapatkan alokasi Rp 9,8 triliun atau 77 persen dari anggaran tersebut. Sisa anggaran sekitar Rp 1 triliun diberikan kepada kontraktor internasional. Adapun definisi pemasok lokal yang diterapkan PT Vale adalah perusahaan yang telah beroperasi di Kabupaten Luwu Timur minimal sepuluh tahun dan dimiliki oleh orang dengan KTP Luwu Timur.

Aliansi Pengusaha Lokal Luwu Timur yang menaungi berbagai organisasi seperti HIPSO, ASPETI, ASPENA, APTA, HIPELTA, HIPTI, KUAT, AKL, HIPWAS, dan ASPEBI menilai komitmen yang tertuang dalam Local Business Initiative tidak berjalan sesuai harapan. Kebijakan yang seharusnya berpihak pada pengusaha lokal tersebut justru diabaikan. Ketua HIPSO, Iwan Usman, menyampaikan permohonan agar DPRD dan pemerintah kabupaten mau membela nasib mereka yang selama ini ditekan. Ia menegaskan bahwa perusahaan nasional yang memenangkan proyek pada kenyataannya justru dikerjakan dan dimodali oleh pengusaha lokal.

Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi yang dialami para kontraktor lokal. Menurutnya, praktik di mana kontraktor nasional dipaksa menggandeng lokal adalah keliru dan harus dibalik. Ia berjanji akan mengundang petinggi PT Vale pada awal Mei untuk membahas persoalan ini, dengan harapan ada perubahan yang nyata bagi kelangsungan usaha para pengusaha lokal yang selama ini terpinggirkan.