Kolomdata.id — Jakarta – Pemerintah mengerahkan lebih dari 60.000 personel gabungan untuk memperkuat operasi darat penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jumlah tepatnya 60.177 orang, dengan fokus utama di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan hal tersebut usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai penanganan karhutla di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026) malam. Menurutnya, personel gabungan itu berasal dari Damkar, TNI, Polri, Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan daerah, hingga relawan yang bergerak di lapangan.
Dalam laporan kepada presiden, pemadaman masih berlangsung di atas lahan seluas total 639 hektare yang tersebar di enam provinsi di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Tingkat keberhasilan pemadaman darat tercatat cukup signifikan, rata-rata di atas 80 persen dari luas lahan baru yang terbakar setiap hari.
Selain operasi darat, pemerintah mengoptimalkan operasi udara menggunakan helikopter dan pesawat untuk melakukan pemboman air atau water bombing. Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga terus dipacu untuk memanfaatkan potensi awan hujan menjelang masuknya musim penghujan secara merata pada pertengahan hingga akhir Oktober 2026.
Sejumlah wilayah mulai menunjukkan perkembangan membaik, di antaranya Riau, Kalimantan Barat, Jambi, dan Kalimantan Selatan. Meski demikian, Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan masih menjadi prioritas penanganan karena jumlah titik api dan luas lahan terbakar yang lebih besar dibanding daerah lain.
Dampak asap karhutla tidak hanya terasa di daerah yang terbakar. Di Sulawesi Selatan, sebaran partikel asap dari Kalimantan yang terbawa angin sebelumnya membuat kualitas udara Kota Makassar masuk kategori tidak sehat. BMKG Wilayah IV Makassar menduga peningkatan konsentrasi partikulat halus, terutama PM2.5, dipicu sebaran asap karhutla tersebut. Warga diimbau memakai masker saat beraktivitas di luar ruangan dan mengurangi kegiatan yang berisiko terpapar polusi.
BMKG sejak awal tahun mengingatkan potensi penguatan El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 yang meningkatkan risiko karhutla. Periode kritis diperkirakan berlangsung Mei hingga September seiring meluasnya wilayah dengan curah hujan di bawah normal. Pemerintah daerah diminta menetapkan status siaga darurat begitu indikator kerawanan meningkat.
Di sisi penegakan hukum, Kementerian Lingkungan Hidup sebelumnya menyegel 50 badan usaha di delapan provinsi terkait karhutla. Total area konsesi yang terbakar dalam kasus tersebut mencapai 27.333,79 hektare. Penyegelan dilakukan sebagai bagian dari upaya memastikan perusahaan bertanggung jawab atas lahan yang terbakar di wilayah konsesinya.
Pengerahan personel kali ini melanjutkan penguatan yang sudah berjalan sejak Agustus 2026. Ketika itu pemerintah tercatat mengerahkan 64 pesawat untuk water bombing dengan dukungan 54.394 personel gabungan. Penambahan kekuatan darat maupun udara dilakukan untuk memadamkan api, mengurangi dampak asap, dan melindungi masyarakat di wilayah terdampak.
Sumber: Fajar.co.id
Tinggalkan Balasan