Kolomdata.id — Jakarta – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan anggaran operasional Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi bersumber dari anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Penjelasan itu disampaikan Suahasil kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026. Menurutnya, pengalihan anggaran tersebut dilakukan untuk memastikan operasional kementerian koordinator baru itu dapat berjalan setelah memiliki kantor dan struktur kelembagaan. Ia menyebut Kementerian ESDM menjadi sumber pembiayaan awal karena kementerian koordinator tersebut belum memiliki bagian anggaran tersendiri dalam struktur belanja negara.
“Pak Bahlil menangani anggaran dengan sangat baik. Dari Kementerian ESDM,” kata Suahasil. Ia menjelaskan anggaran tersebut diperlukan untuk melengkapi kebutuhan operasional Kemenko Hilirisasi yang kini telah memiliki kantor dan membutuhkan dukungan pembiayaan untuk menjalankan tugas koordinasinya.
Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027, Kementerian ESDM memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp27,37 triliun. Anggaran itu nantinya akan ditata ulang untuk mendukung kebutuhan Kemenko Hilirisasi. Pemerintah masih menyusun mekanisme pengelolaan anggaran bagi kementerian koordinator baru tersebut.
“Tinggal nanti kan kita bikin apakah namanya bagian anggaran, tata kelolanya, administrasinya, bagian anggarannya, berapa nilai bagian anggarannya, dan seterusnya. Itu dalam proses kita buat,” jelas Suahasil. Ia memastikan penataan tersebut dilakukan agar tidak mengganggu pelaksanaan program yang sudah berjalan di Kementerian ESDM.
Pembentukan kementerian koordinator baru ini ditujukan untuk mempercepat eksekusi target hilirisasi dan transisi energi Presiden Prabowo Subianto. Bahlil Lahadalia menjabat sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, dengan kantor kementerian koordinator untuk sementara masih berada di lingkungan Kementerian ESDM.
Kemenko baru ini akan berperan sebagai koordinator kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, dalam mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Keberadaannya diharapkan memangkas tumpang tindih kebijakan antara sektor energi, investasi, dan pengolahan bahan mentah di dalam negeri.
Penataan anggaran kementerian koordinator baru menjadi perhatian karena menyangkut efektivitas belanja negara. Pemerintah menyatakan rincian bagian anggaran, administrasi, dan tata kelola akan dirampungkan sebelum alokasi dijalankan penuh. DPR juga diharapkan mengawal proses tersebut agar anggaran yang dialihkan benar-benar mendukung percepatan hilirisasi dan transisi energi tanpa mengorbankan program prioritas di Kementerian ESDM.
Pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi merupakan bagian dari perombakan Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo pada awal Oktober 2026. Bahlil Lahadalia dilantik mengemban jabatan menko baru tersebut sembari tetap memimpin Kementerian ESDM, sehingga koordinasi kebijakan energi dan hilirisasi berada dalam satu kendali. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyebut pembagian kementerian dan lembaga yang akan berada di bawah koordinasi Kemenko Hilirisasi masih dalam pembahasan antar-kementerian. Pemerintah menargetkan struktur koordinasi tersebut rampung agar agenda hilirisasi dapat berjalan lebih cepat, terukur, dan terintegrasi dengan kebijakan investasi serta transisi energi nasional.
Sumber: Fajar.co.id
Tinggalkan Balasan