
KolomData.id – Makassar – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Sulawesi Selatan menyoroti persoalan distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang memicu antrean panjang di sejumlah SPBU. KNPI menilai persoalan itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kebutuhan harian warga. Mereka mendesak pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum memperkuat pengawasan serta menindak tegas pihak yang terbukti menimbun, menyalahgunakan, atau menyelundupkan BBM subsidi.
Menurut KNPI Sulsel, persoalan tidak cukup diselesaikan dengan penindakan terhadap pelaku di lapangan. Organisasi kepemudaan itu meminta rantai distribusi ditelusuri hingga ke pihak yang diduga menyalurkan BBM subsidi ke kawasan industri. Praktik semacam itu dinilai merugikan masyarakat pengguna karena BBM bersubsidi seharusnya dinikmati warga yang berhak, bukan dialihkan ke sektor yang seharusnya membeli BBM nonsubsidi.
KNPI juga meminta Pertamina mengevaluasi pelayanan di SPBU yang dinilai lamban saat melayani antrean pembeli. Kelambanan itu, menurut mereka, memperparah antrean yang sudah terjadi. Jika ditemukan pelanggaran dalam proses distribusi maupun pelayanan, KNPI menegaskan aparat penegak hukum tidak perlu ragu membongkar jaringan yang terlibat, dari pelaku di lapangan hingga pihak yang menyalurkan.
Antrean kendaraan untuk membeli BBM dan LPG 3 kilogram dalam beberapa hari terakhir masih terjadi di banyak daerah di Sulsel. Warga yang mengantre berharap pasokan kembali normal. Mereka menginginkan aktivitas harian dan roda ekonomi tidak terus terganggu akibat kelangkaan dan antrean yang panjang. Antrean itu tidak hanya terjadi di satu titik, tetapi tersebar di banyak daerah, sehingga dampaknya dirasakan warga secara luas.
Sorotan KNPI Sulsel menempatkan persoalan BBM subsidi sebagai isu yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Desakan mereka mencakup tiga hal: penguatan pengawasan, penelusuran rantai distribusi, dan evaluasi pelayanan SPBU. Ketiganya diminta berjalan bersamaan agar persoalan tidak hanya berhenti pada penindakan sesaat. Selama pasokan belum normal, warga di banyak daerah di Sulsel masih harus mengantre untuk mendapatkan BBM dan LPG 3 kilogram.
Sumber: Harian Fajar
Sumber: Harian Fajar

Tinggalkan Balasan