KolomData.id – Makassar – Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan mengungkap empat provinsi yang menjadi jalur perdagangan anak. Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menyampaikan hal itu setelah pihaknya melakukan pengembangan atas kasus penculikan anak di Makassar, Bilqis.

Dari pengembangan kasus tersebut, penyidik menemukan bahwa jaringan sindikat tidak hanya bergerak di wilayah Sulawesi Selatan. Djuhandani menyebut, dari Sulsel jalur sindikat juga terhubung ke Bali, Jawa Tengah, Jambi, dan Kepulauan Riau (Kepri). “Tersangka sudah bicara. Mereka juga terhubung ke wilayah yurisdiksi Polda Bali, Jawa Tengah, Jambi, dan Kepri,” terang dia, Kamis (13/11/2025).

Keterangan itu muncul setelah tersangka memberikan informasi kepada penyidik. Pengakuan tersebut menjadi dasar bagi kepolisian untuk memetakan sebaran jaringan yang selama ini diduga memanfaatkan sejumlah daerah sebagai jalur perdagangan anak. Djuhandani menegaskan, pihaknya terus melakukan penelusuran dan pendalaman atas temuan itu.

Kendala yang dihadapi adalah batas kewenangan wilayah. Djuhandani mengakui, kepolisian memiliki keterbatasan karena hanya berwenang di yurisdiksi masing-masing. Karena itu, koordinasi dan komunikasi dengan Mabes Polri terus dilakukan agar wilayah di luar jangkauan tetap terakses. “Kami kan terbatas dengan wilayah yurisdiksi. Jadi kami terus koordinasi dengan Mabes Polri, khususnya TPPO/TPPA, dan Dit Tipidum,” jelasnya.

Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan anak dapat tuntas. Menurut Djuhandani, sinergi lintas wilayah menjadi kunci agar jaringan tidak berpindah tempat ketika satu daerah mulai terendus. Langkah itu juga menjadi bagian dari upaya memusnahkan praktik perdagangan anak yang merugikan masa depan korban.

Selain penindakan, kepolisian mengimbau masyarakat agar lebih memperhatikan anak mereka dengan baik. Imbauan itu disampaikan menyusul terungkapnya jaringan lintas provinsi yang melibatkan korban anak. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga terus berjalan demi keamanan dan kenyamanan semua pihak.

Perdagangan anak merupakan kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kasus yang diungkap Polda Sulsel ini menempatkan wilayah Sulawesi Selatan sebagai titik awal penelusuran jaringan yang menyebar ke sejumlah provinsi lain di Indonesia.