KolomData.id – Makassar – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengawasi penyaluran BBM dan LPG 3 kilogram. Langkah itu diambil sebagai respons cepat atas antrean dan kelangkaan yang terjadi di sejumlah daerah Sulsel. Satgas tersebut melibatkan unsur TNI-Polri, Satpol PP, dan Pertamina. Pembentukannya dituangkan melalui surat edaran gubernur.
Menurut Gubernur, pembentukan satgas bertujuan memastikan penyaluran BBM bersubsidi berjalan tertib, tepat sasaran, tepat volume, dan tepat manfaat. Ia menyoroti banyaknya indikasi antre berulang di SPBU yang membuat pasokan cepat tersedot. Antrean yang berulang di stasiun pengisian bahan bakar umum tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab utama pasokan di sejumlah titik cepat habis, sehingga kebutuhan warga tidak terlayani secara merata.
Kelangkaan LPG 3 kilogram dan antrean BBM dalam beberapa hari terakhir dikeluhkan warga di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. Keluhan itu muncul seiring pasokan yang dinilai tidak stabil di sejumlah daerah. Pemerintah provinsi berharap pengawasan berlapis bisa menekan praktik penimbunan dan penyelewengan. Pengawasan berlapis yang dimaksud melibatkan unsur aparat keamanan, pemerintah daerah, dan badan usaha penyalur energi.
Satgas yang melibatkan TNI-Polri, Satpol PP, dan Pertamina itu diharapkan bekerja di lapangan untuk memantau distribusi BBM dan LPG 3 kilogram. Keterlibatan aparat keamanan memberi kewenangan lebih dalam menindak praktik yang menyimpang, sementara Pertamina sebagai penyalur memiliki data pasokan dan agen. Satpol PP berperan memastikan aturan daerah terkait distribusi energi bersubsidi dijalankan.
Melalui surat edaran gubernur, pembentukan satgas menjadi dasar kerja lintas instansi di Sulawesi Selatan. Surat edaran itu mengikat instansi yang terlibat untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas masing-masing. Bagi warga, keberadaan satgas menjadi kanal pengaduan ketika menemukan antrean tidak wajar atau dugaan penimbunan di wilayahnya.
Langkah pengawasan ini menyasar dua komoditas yang paling banyak dikeluhkan, yakni BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram. Keduanya merupakan kebutuhan harian rumah tangga dan pelaku usaha kecil. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah provinsi berupaya memastikan volume pasokan yang tersedia benar-benar sampai ke konsumen yang berhak.
Pembentukan satgas di Sulawesi Selatan menambah daftar upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pasokan energi bersubsidi. Persoalan antrean dan kelangkaan di daerah menjadi perhatian karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Keberhasilan satgas akan terlihat dari membaiknya distribusi dan berkurangnya keluhan warga di lapangan.
Sumber: Fajar.co.id
Tinggalkan Balasan